SERANG – Andra Soni dinilai memahami secara komprehensif berbagai persoalan yang selama ini membelit dunia pendidikan di Provinsi Banten, mulai dari sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), ketersediaan infrastruktur penunjang, hingga tata kelola sumber daya manusia (SDM) di lingkungan sekolah.
Selama satu tahun menjabat, Andra Soni disebut berhasil menghilangkan praktik titip-menitip siswa di SMA dan SMK Negeri. Kepala sekolah diminta untuk fokus menjalankan aturan dan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku tanpa intervensi pihak mana pun.
Bahkan, Gubernur Andra Soni secara tegas menyatakan berada di belakang pihak sekolah dalam menjalankan kebijakan tersebut.
“Jadi kami juga merasa nyaman menjalankannya. Tidak ada beban dan hanya fokus pada aturan yang ada. Apalagi Pak Gubernur Andra Soni langsung melindungi dan berada di belakang kami,” ujar Kepala Sekolah SMAN 1 Ciruas, Mulyadi, Kamis (12/2/2026).
Sekolah Gratis Swasta Jadi Solusi Daya Tampung
Program unggulan Sekolah Gratis bagi SMA, SMK, dan SKh swasta dinilai menjadi solusi konkret atas persoalan keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang selama ini menjadi akar masalah PPDB.
Menurut Mulyadi, kondisi tersebut kerap memicu persaingan tidak sehat antarorang tua siswa yang berlomba memasukkan anaknya ke sekolah negeri karena faktor biaya.
“Bahkan tidak sedikit yang memanfaatkan kedekatan dengan orang-orang di lingkaran kekuasaan agar bisa diterima di sekolah negeri,” katanya.
Namun, sejak kebijakan sekolah gratis untuk satuan pendidikan swasta diberlakukan, persoalan tersebut mulai terurai. Calon siswa kini memiliki alternatif sekolah dengan fasilitas yang setara sekolah negeri.
“Program Sekolah Gratis SMA, SMK, dan SKh swasta ini menghadirkan pemerataan pendidikan yang berkeadilan. Orang tua tidak lagi khawatir jika anaknya tidak diterima di sekolah negeri, karena bisa bersekolah di swasta dengan fasilitas setara,” jelasnya.
Penataan SDM dan Infrastruktur Pendidikan
Selain itu, kebijakan Gubernur Andra Soni yang akan menempatkan kepala sekolah dan dewan guru sesuai domisili masing-masing juga disambut positif. Saat ini, masih banyak kepala sekolah yang bertugas jauh dari tempat tinggalnya, sehingga dinilai kurang efektif dalam menjalankan tugas.
“Kebijakan ini mendapat apresiasi luas, terutama dari para pendidik dan tenaga kependidikan di Banten,” ujar Mulyadi.
Dalam bidang infrastruktur, perhatian Gubernur juga tertuju pada ketersediaan dan kebersihan toilet sekolah sebagai sarana penunjang penting. Selain itu, kondisi ruang belajar turut menjadi perhatian serius.
“Jumlah siswa dalam satu kelas tidak boleh lebih dari 36 orang. Jika melebihi itu, proses belajar mengajar menjadi tidak efektif,” pungkasnya.
Tim Redaksi