PANDEGLANG — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pandeglang, Asep Rahmat, ST, melarang para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggunakan kendaraan dinas (randis) untuk kepentingan mudik Lebaran.

Larangan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Pandeglang, sekaligus mengacu pada edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penggunaan fasilitas negara.

“Terkait penggunaan kendaraan dinas untuk mudik, atas arahan Ibu Bupati, kita mengikuti edaran Kemendagri dan KPK RI, yaitu tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, terlebih digunakan ke luar daerah,” ujar Asep Rahmat, Selasa (17/3/2026).

Ia menegaskan, kendaraan dinas merupakan fasilitas negara yang diperuntukkan untuk menunjang tugas kedinasan. Oleh karena itu, penggunaannya tidak diperbolehkan untuk kepentingan pribadi, termasuk perjalanan mudik Lebaran.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pandeglang bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) akan melakukan pemantauan langsung terhadap pelayanan publik serta pengamanan jalur mudik di wilayah Pandeglang.

“Bupati, Wakil Bupati, beserta unsur Forkopimda Pandeglang dan saya akan terjun langsung melakukan monitoring pelayanan serta pengamanan jalur mudik,” jelasnya.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal selama masa libur Hari Raya.

Asep juga menekankan pentingnya koordinasi antar OPD, khususnya bagi instansi yang memiliki peran dalam pengamanan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya, agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan maksimal.

“Kami harap seluruh kepala OPD dapat menjalankan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab, sehingga pelayanan publik tetap berjalan lancar dan masyarakat dapat merayakan Hari Raya dengan aman dan nyaman,” pungkasnya.

Tim Redaksi