Beranda Pemerintahan Sebut Tak Semua Program Kerja OPD Didampingi, Inspektorat Cilegon : Personel Kami...

Sebut Tak Semua Program Kerja OPD Didampingi, Inspektorat Cilegon : Personel Kami Terbatas

Kepala Inspektorat Cilegon, Epud Saefudin (gilang)

CILEGON – Kepala Inspektorat Cilegon, Epud Saefudin beralasan, keterbatasan SDM menjadi kendala pihaknya sehingga tidak seluruh paket pekerjaan di OPD mendapatkan pendampingan dalam tahap proses serah terima hasil pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO).

“Semua daerah itu dimana pun tidak akan mampu mengawasi program dan kegiatan. Karena kan PHO itu sebenarnya menjadi tanggung jawab konsultan pengawas sebagai tangannya pengguna anggaran. Karena kan konsultan pengawas itu dibayar juga untuk memantau progresnya,” ujar Epud, Senin (7/1/2019).

Selain menjadi tanggung jawab konsultan, lanjut Epud, capaian sebuah program kerja itu dapat dilakukan oleh setiap OPD itu sendiri melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Hal itu pula menjadi alasan dirinya mengaku pihaknya tidak dapat memaparkan hasil akhir dari beberapa program pekerjaan di OPD-OPD.

“Jadi masing-masing OPD itu sudah harus tahu peta risiko dari pekerjaan tersebut. Kriterianya kan bisa dari besaran nilai, lamanya waktu. Kalau kita yang harus monitoring program kerja itu satu-satu, habis waktu kita untuk itu. Sedangkan personel kita cuma 22 orang, sedangkan itu pun dalam (monitoring) satu OPD kita bagi dua gugus. Satu satgas, satu Irban (Inspektur Pembantu), jadi ngga akan sanggup (monitoring program kerja OPD),” kilahnya.

Lebih jauh Epud menolak bila pihaknya dianggap lepas tangan atas hasil akhir program pekerjaan di beberapa OPD, utamanya pekerjaan konstruksi yang biasa menelan nilai anggaran yang tinggi. Pasalnya di beberapa tahun anggaran sebelumnya, hasil akhir pekerjaan itu berujung pada sejumlah temuan oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten. Seperti menyangkut progres pekerjaan hingga adanya kelebihan pembayaran.

“Kita juga sudah jelas semua dalam surat tugasnya. Ngga semua program itu dilakukan pengawasan oleh kita. Misalnya pekerjaan konstruksi, karena itu membutuhkan keahlian segala, kita juga kan ngga ada orangnya yang ahli menghitung konstruksi itu. Makanya penekanan yang kami lakukan itu ke SPIP itu,” tandasnya. (dev/red)