CILEGON – Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 pada DPRD Cilegon menuntut pemerintah daerah agar tak lagi menyusun dokumen secara asal-asalan.
Dalam keterangannya, Wakil Ketua Pansus RPJMD 2025-2029, Rahmatulloh menegaskan kinerja eksekutif ke depan harus lebih terukur dan terarah serta dapat dibuktikan secara konkret.
“Kami masih mempertanyakan, anggaran yang kita miliki dengan agenda visi misi Walikota, sesuai tidak? terukur tidak? Apalagi contohnya di situ (RPJMD) bicara JLU (Jalan Lingkar Utara), masak hanya dituliskan Rp300 miliar ya tidak terukur,” ujar Rahmatulloh, Minggu (29/6/2025).
Adanya sedikit perubahan pada angka-angka dalam dokumen yang disajikan dengan RPJMD sebelumnya terkait dengan pendapatan dan belanja daerah tanpa adanya uraian mekanisme dan persoalan, menurut Rahamtulloh terkesan menjadi akal-akalan eksekutif untuk mengaburkan capaian kinerja pemerintah daerah yang nanti sulit untuk dipertanggungjawabkan.
“Kalau memang ada indikator masalah dalam pendapatan dan belanja, jelaskan pula pada kami bagaimana penyelesaiannya. Kalau mereka saja tidak punya solusi dan jawabannya, apalagi kami. Nah kami mau itu dituangkan juga di dokumen RPJMD agar dapat direvisi dan evaluasi juga oleh Pemprov dan Kemendagri,” kata Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Kabar yang dihimpun BantenNews.co.id, belum adanya kesepahaman antara Pansus dan Pemkot Cilegon melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait dengan materi dokumen lima tahunan itu akhirnya menjadi alasan semula penundaan paripurna RPJMD tersebut yang semula diagendakan pada Senin (30/6/2025) besok sekira pukul 10.00 WIB.
“Maka dari itu kami meminta paripurna iti diundur jadi jam 14.00 WIB, agar pada pagi hari kita lakukan finalisasi terlebih dulu. Intinya Pansus tidak mau kalau cuma menjadi yes man, kerja Pansus di sini harus nyata, TAPD harus mampu meyakinkan kami atas naskah dalam dokumen itu. Karena buat apa ada Pansus kalau satu pun usulan kami tidak disetujui. Kita harus bersepakat dulu, jadi kami tidak cuma ketok palu saja,” tegasnya.
Penulis : Gilang Fattah
Editor : Wahyudin
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 pada DPRD Cilegon menuntut pemerintah daerah agar tak lagi menyusun dokumen secara asal-asalan.){kind=link}