CILEGON – Sudah lebih dari setahun sejak banjir besar melanda kawasan industri Ciwandan pada Februari 2024, namun pertanyaan yang masih menggantung di benak warga adalah: sejauh mana penanganan banjir itu benar-benar serius dilakukan?.
Pada Kamis (7/8/2025), Wali Kota Cilegon, Robinsar kembali menggelar pertemuan dengan jajaran Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS). Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota itu, Robinsar memaparkan hasil evaluasi dan progres penanganan banjir, yang disebutnya sudah menunjukkan tanda-tanda keberhasilan.
“Alhamdulillah, dari laporan yang kami terima, saat hujan besar beberapa waktu lalu tidak lagi terjadi banjir,” ucap Robinsar optimis.
Klaim tersebut patut diapresiasi, tetapi juga perlu diuji lebih lanjut. Sebab banjir di kawasan industri Ciwandan bukan sekadar peristiwa musiman, ia adalah gejala dari masalah sistemik: buruknya drainase, sedimentasi kronis, dan ketidakberdayaan pemerintah dalam menertibkan bangunan liar di sepanjang jalur aliran air.
Robinsar tidak menampik hal tersebut. Ia menyebut bahwa penyebab utama banjir adalah sedimentasi, drainase yang tidak maksimal, dan bangunan liar. Namun, ia juga mengklaim bahwa semua persoalan itu sudah mulai dibenahi bersama pihak INAPLAS. Pertanyaannya, seberapa menyeluruh dan berkelanjutan pembenahan itu dilakukan?
Di balik pujian terhadap kolaborasi pemerintah dan industri, publik menanti transparansi dan ketegasan. Terutama menyangkut tata kelola industri yang kerap kali abai terhadap dampak lingkungan.
“Upaya penanganan bencana seperti banjir tidak bisa dilakukan secara sektoral. Kita harus menyampingkan ego sektoral, bekerja sama demi kemaslahatan masyarakat,” kata Robinsar.
Pernyataan itu tentu benar. Namun di lapangan, ego sektoral kerap menjelma dalam bentuk saling lempar tanggung jawab, terlebih ketika menyangkut industri besar yang secara ekonomi memiliki daya tawar tinggi di hadapan pemerintah.
Gumuruh Winardjatmiko dari Chandra Asri, mewakili INAPLAS, menyatakan komitmen industrinya untuk ikut mendukung penanganan banjir secara teknis. Ia menyebut bahwa pihaknya siap menugaskan anggota-anggotanya agar lebih aktif.
“Arahan dari Wali Kota akan kami follow up secepatnya. Kami berharap koordinasi antar-stakeholder bisa lebih cepat,” katanya.
Namun, pernyataan akan, harap, dan tindak lanjut bukanlah ukuran konkret dari keseriusan penanganan. Masyarakat memerlukan kejelasan: berapa anggaran yang telah dikeluarkan? Infrastruktur apa yang telah dibangun atau diperbaiki? Siapa yang bertanggung jawab jika banjir kembali terjadi?.
Tanpa indikator keberhasilan yang terukur dan tanpa keterbukaan informasi publik, maka penanganan banjir Cilegon akan kembali menjadi siklus retorika musiman. Pertemuan-pertemuan formal seperti yang digelar kali ini memang penting, namun akan sia-sia jika hanya berujung pada dokumentasi berita dan tidak menyentuh akar masalah.
Yang lebih mengkhawatirkan, potensi perubahan iklim dan cuaca ekstrem dalam beberapa tahun ke depan bisa memperburuk kondisi. Jika mitigasi hanya bersifat jangka pendek dan tambal sulam, maka banjir besar berikutnya tinggal menunggu waktu.
Cilegon adalah kota industri dengan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Namun kemajuan ekonomi itu belum sepenuhnya sejalan dengan ketahanan lingkungan. Ketika industri tumbuh pesat, namun drainase kota tetap stagnan, maka risiko bencana pun meningkat.
Dalam konteks itu, pertanyaan kritis tetap relevan: Apakah Cilegon benar-benar serius dalam menangani banjir, atau hanya mengelola krisis secara kosmetik?.
Jika pemerintah dan pelaku industri tidak segera mempercepat langkah teknis, menetapkan indikator yang transparan, dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan, maka penanganan banjir akan terus menjadi proyek tanpa ujung yang menguras harapan warga.
Banjir mungkin surut, tapi skeptisisme warga belum.
Penulis: Usman Temposo
Editor: Wahyudin