Beranda Pemerintahan Sawah di Pandeglang Susut 600 Hektare, DPKP Tak Miliki Data Baru

Sawah di Pandeglang Susut 600 Hektare, DPKP Tak Miliki Data Baru

Kabid Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian DPKP Pandegalng Lisma Wiliani. (Madani Prasetia/bantennews)

PANDEGLANG – Alih fungsi lahan persawahan di Kabupaten Pandeglang terus mengancam keberadaan lahan pertanian. Namun, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Pandeglang justru belum memperbarui data penyusutan lahan sepanjang 2026.

Padahal, pembangunan perumahan, pergudangan hingga proyek strategis nasional (PSN) terus memicu perhatian terhadap keberlangsungan lahan sawah di daerah tersebut.

Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian (PSP) DPKP Pandeglang, Lisma Wiliani mengakui pihaknya belum membahas pembaruan data bersama instansi terkait, seperti Dinas PUPR, ATR/BPN, dan lembaga perizinan.

“Kami belum ada rapat kembali dengan tim PUPR maupun Bappeda untuk membahas pembaruan data tersebut,” kata Lisma, Senin (16/11/2026).

Berdasarkan data 2024, penyusutan lahan pertanian di Pandeglang mencapai sekitar 600 hektare. Namun, hingga November 2026, DPKP belum memiliki angka terbaru untuk memastikan luas lahan yang beralih fungsi.

Di sisi lain, DPKP mencatat luas lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) mencapai 46.684,19 hektare. Angka itu lebih besar dibandingkan hasil kajian sebelumnya yang mencatat 45.755 hektare.

Lisma menegaskan, kenaikan angka tersebut tidak mencerminkan penambahan sawah secara fisik. Perbedaan data muncul karena kajian pada 2017 baru mencakup sekitar 80 persen wilayah Pandeglang. Pemerintah pusat kemudian melakukan verifikasi dan penyesuaian data.

“Kalau secara kasatmata mungkin memang kita anggapnya penyusutan. Tapi secara hasil kajian, untuk saat ini tidak ada penyusutan,” ujarnya.

Menurut Lisma, pemerintah telah memperhitungkan dampak pembangunan PSN dan kebutuhan pembangunan lainnya dalam perencanaan tata ruang. Namun, tanpa pembaruan data, DPKP belum dapat memastikan kondisi terkini alih fungsi lahan pertanian di Pandeglang.

Untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah ancaman penyusutan sawah, DPKP mengandalkan program peningkatan indeks pertanaman (IP). Program Kementerian Pertanian itu mendorong petani meningkatkan frekuensi tanam dari satu kali menjadi dua kali dalam setahun.

Baca Juga :  Jasad Wanita Ditemukan Membusuk di Kontrakan Pasar Kemis

Bidang PSP mendukung program tersebut melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian. Sementara target peningkatan indeks pertanaman menjadi tanggung jawab Bidang Tanaman Pangan.

“Program dari Kementerian Pertanian utamanya peningkatan indeks pertanaman. Jadi, yang tadinya satu kali tanam menjadi dua kali tanam. Kami membantu menunjang sarana dan prasarananya,” pungkasnya.

Penulis : Madani Prasetia
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd