CILEGON – Pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangka HUT RI ke-81 menyangkut dengan rencana pemerintah yang akan menutup sekira 750 lebih dan menyisakan paling banyak sekira 300 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada akhir tahun 2026 mendatang segera diapresiasi mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon, Sahruji.
Terlebih, dalam pidatonya itu Presiden juga memaparkan bahwa dari kebijakan restrukturisasi korporasi yang diklaim terbesar di dunia itu, pemerintah pusat hanya akan mempertahankan BUMN yang berpihak pada rakyat dan mampu menciptakan nilai tambah bagi rakyat
“Pidato kenegaraan Pak Presiden terkait dengan restrukturisasi BUMN ini wajib kita dukung bersama. Apalagi kalau kita melihat fenomena BUMN di daerah seperti di Kota Cilegon. PT Krakatau Steel yang dulu menjadi ikon kebanggaan negara, tapi hari ini PT Krakatau Steel sudah tidak lagi memberikan nilai manfaat bagi masyarakat Cilegon,” ujar Sahruji usai menghadiri rapat paripurna istimewa di DPRD, Jumat (14/8/2026)
Dibeberkan Sahruji, keberadaan industri baja nasional tersebut di Kota Cilegon sejatinya mampu lebih berpihak dan mengedepankan kepentingan masyarakat lokal juga melaksanakan langkah restrukturisasi sesuai dengan amanat Presiden RI.
“Selama ini kegiatan dan pekerjaan di PT Krakatau Steel Group itu diberikan kepada anak dan cucu perusahaan hingga perusahaan dari luar daerah, sehingga kesempatan pengusaha lokal sangat kecil untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Kami melihat, ini sarat dengan kepentingan. Bahkan, langkah perampingan anak dan cucu perusahaan pun belum jelas terlihat,” ungkapnya.
Sahruji juga menyoal perihal laporan kinerja keuangan BUMN plat merah tersebut yang dipandangnya belum dilaksanakan secara transparan, termasuk kebijakan untuk melibatkan anak dan cucu perusahaan dalam setiap pekerjaan.
“Negara perlu tahu. Jangan selalu mengaku untung tapi kenyataannya perusahaan merugi. Kami tidak ingin dibohongi. Kami justru menduga, dengan semakin banyaknya anak dan cucu perusahaan, ini adalah upaya dari PT Krakatau Steel untuk menutup-nutupi kondisi keuangan yang sesungguhnya. Apalagi setiap ada pekerjaan selalu ada intervensi anak dan cucu perusahaan, sehingga itu menutup peluang bagi pengusaha loka,” jelas Sahruji.
Lebih jauh, salah seorang pengurus DPW Bandrong Provinsi Banten ini menegaskan akan menempuh langkah konkret dengan melayangkan surat terbuka kepada Presiden RI, Prabowo Subianto terkait dengan realitas keberadaan PT Krakatau Steel beserta anak dan cucu perusahaan tersebut di Kota Cilegon.
“Saatnya kami sebagai pengusaha lokal untuk mengoreksi seluruh kebijakan PT Krakatau Steel. Bila perlu kami akan juga layangkan surat terbuka kepada Presiden. Apalagi Presiden kita juga sudah mengingarkan bahwa keberadaan investasi di daerah harus mampu memberikan kesejateraan bagi masyarakat di sekitarnya. Tidak boleh ada masyarakat yang miskin, nganggur, kelaparan apalagi sampai putus sekolah,” tutupnya.
Penulis: Gilang Fattah
Editor: Wahyudin