SERANG – Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten tahun 2025 yang saat ini yengah digodok oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten difokuskan pada tiga isu yakni penyiaoan sumberdaya manusia (SDM) unggul, hilirisasi dan pengentasan pengangguran.
Hal itu terungkap dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD 2025 Provinsi Banten di Hotel Horison Ultima, Kota Serang, Jumat (15/12/2023).
Dalam arahannya, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, RKPD tahun 2025 harus bisa menjawab berbagai isu yang saat ini berkembang guna mewujudkan masyarakat banten sejahtera.
“Prioritas pembangunan dalam RKPD 2025 dari mulai penyiapan SDM unggul, hilirisasi serta pengentasan pengangguran,” kata Muktabar.
Penyiapan SDM unggul, lanjut Muktabar, diterjemahkan dalam program vokasi sekolah disertai adanya hubungan kerja antara dunia pendidikan dengan ketersediaan lapangan kerja pada industri.
“Yang harus kita perkuat, hubungan formal antara industri dengan penyiapan lapangan kerja ini. Tidak hanya sebatas pada job fair, tapi ke depan ini harus benar-benar tertata,” katanya.
Muktabar mencontohkan, SMK membuka jurusan kimia dasar, dimana saat ini kebituhan lulusan dari jurusan tersebut sangat dibutuhkan.
“Misalnya kita sudah mulai membuka SMKN dengan jurusan kimia dasar di Cilegon yang banyak dibutuhkan industri di sana. Lalu SMKN Pariwisata, perhotelan dan tata boga di Kabupaten Pandeglang. Itu sudah kita mulai,” ucapnya.
Muktabar menilai, penyiapan SDM yang unggul, diharapkan dapat terserap di dunia industri.
Terkait hilirisasi, Muktabar mengungkapkan, dari ribuan industri hulu yang ada di Banten.
“Misalnya industri kimia di Kota Cilegon, dimana jika dioptimalkan hilirisasinya. Ini juga akan kita dorong dan peran UMKM menjadi kata kuncinya yang harus bisa berperan aktif di situ,” ungkapnya.
Menurut Muktabar, Provinsi Banten dengan bonus kewilayahannya menjadi tujuan favorit para investor untuk berinvestasi. Fasilitas yang memadai serta infrastruktur yang terus membaik menjadikan Banten tujuan utama berinvestasi.
Meski begitu, Muktabar mengakui, ketersediaan lapangan kerja merupakan problem dasar yang dihadapi Pemprov Banten.
“Dari berbagai indikator makro yang kita Analisa, dan ruang itu harus kita dekati dengan komprehensif dan pentahelix. Dan disitulah pemerintah harus hadir,” ujarnya.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi upaya Pemprov Banten melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
“Melalui RKPD, Pak Pj Gubernur sudah secara prinsip menyusun rencana program pembangunan melibatkan semua lapisan masyarakat hadir pada FKP RKPD 2025. Beliau memberikan ruang kepada masyarakat, juga DRPD dengan pokok pikirannya untuk memberikan masukan agar bagaimana proses pembangunan ini bukan hanya dari atas tapi juga ide gagasan dari bawah, Pak Pj Gubernur mengakomodir semua itu,” katanya.
Fahmi juga menyetujui terkait hilirisasi yang dinilai sangat penting bukan hanya dalam penguatan sumberdaya alam (SDA), tetapi juga penguatan terhadap pemberdayaan masyarakat.
“Yang pada akhirnya bisa menurunkan tingkat pengangguran. Apalagi sumber daya alam maupun manusia kita luar biasa. Dari mulai laut, pariwisata, industri serta bahan baku, Itu sangat luar biasa yang sedang ditata dalam rangka menuju masyarakat Banten sejahtera,” ucapnya. (Mir/Red)
