KABUPATEN TANGERANG – Kericuhan mewarnai rapat paripurna HUT ke-393 Kabupaten Tangerang di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Senin (13/10/2025).
Reporter BantenNews.co.id memantau jalannya sidang yang awalnya berlangsung normal. Namun, setelah Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid menyampaikan sambutan, suasana sidang langsung memanas.
Mahasiswa Sampaikan Mosi Tidak Percaya
Sejumlah mahasiswa berhasil masuk ke ruang sidang dan mulai menyuarakan mosi tidak percaya terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang. Mereka menilai pemerintah gagal menuntaskan berbagai persoalan daerah.
“Kabupaten Tangerang belum gemilang!” teriak Endang Kurnia, sambil mengacungkan kertas berisi kritik.
Petugas Amankan Mahasiswa Pengacau
Kericuhan pun pecah. Petugas berpakaian preman langsung menangkap Endang dan menggiringnya keluar dari ruang sidang.
Tak lama kemudian, mahasiswa lain ikut menyuarakan protes. Saiful Bahri menuntut pemerintah segera menyelamatkan warga Cengkok, Desa Sentul, Kecamatan Balaraja, dari dugaan polusi akibat aktivitas pengelolaan limbah B3 oleh PT Sukses Logam Indonesia (SLI).
“Selamatkan warga Cengkok dari ancaman pencemaran lingkungan!” seru Saiful dengan lantang.
Tiga Mahasiswa Terobos Ruang Sidang
Tiga mahasiswa, yaitu Endang Kurnia, Saiful Bahri, dan Teguh Maulana, berhasil menerobos masuk ke ruang sidang. Ketiganya berasal dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Tangerang.
Sebelum sidang dimulai, petugas kurang ketat mengawasi akses masuk ke gedung DPRD. Namun setelah kericuhan terjadi, aparat segera memperketat penjagaan, terutama di lantai tiga yang menampung pejabat eselon III dan perwakilan ormas.
Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin, mantan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, serta sejumlah pejabat menghadiri sidang tersebut. Meski sempat ricuh, panitia berhasil menyelesaikan sidang dengan tertib hingga akhir.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, menanggapi aksi mahasiswa dengan menyerukan agar semua pihak saling menghargai forum paripurna sebagai ruang milik bersama masyarakat Tangerang.
“Saya kira ke depan kita harus lebih saling menghargai. Paripurna ini milik masyarakat juga,” kata Soma.
Soma juga menegaskan pemerintah bisa membahas tuntutan mahasiswa terkait dugaan pencemaran lingkungan di waktu lain. “Kita bisa membahas masalah seperti itu di lain waktu,” ujarnya menutup pernyataan.
Penulis: Saepulloh
Editor: Tb Moch. Ibnu Rushd