SERANG — Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten, Dede Rohana Putra, menyoroti tunggakan pajak 8.180 kendaraan dinas (randis) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
Ia menilai, kondisi tersebut mencoreng wajah pemerintah daerah di tengah gencarnya ajakan kepada masyarakat untuk taat membayar pajak.
Dede menegaskan, pemerintah seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam kepatuhan pajak, bukan justru menjadi pihak yang menunggak.
“Kalau benar ada 8 ribu lebih kendaraan dinas belum bayar pajak, ini sangat memprihatinkan. Pemerintah seharusnya memberi teladan kepada masyarakat,” tegas Dede saat dihubungi, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, anggaran pembayaran pajak randis semestinya sudah masuk dalam perencanaan belanja pemerintah sejak awal. Karena itu, tidak ada alasan rasional bagi Pemprov Banten menunda kewajiban tersebut.
“Anggarannya harusnya sudah ada. Ini bukan uang pribadi, ini uang pemerintah. Ketika kendaraan dibelanjakan, biaya pajaknya juga harus dihitung,” tegasnya.
Dede menilai, keterlambatan pembayaran pajak randis berdampak langsung terhadap penerimaan daerah. Jika seluruh kewajiban pajak randis dibayarkan tepat waktu, pendapatan daerah juga akan meningkat dan berdampak positif terhadap neraca keuangan.
Ia juga mengkritik alasan efisiensi anggaran jika dijadikan dalih atas tunggakan ribuan kendaraan tersebut.
“Kalau alasannya efisiensi, itu tidak masuk akal. Pajak kendaraan dinas itu kewajiban yang memang harus dibayar. Harusnya sudah dianggarkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dede menyoroti capaian pendapatan daerah yang masih berada di bawah target. Saat ini, pendapatan harian disebut baru berada di angka Rp13 miliar, jauh dari target ideal Rp18 hingga Rp20 miliar per hari.
Kondisi ini dinilai semakin ironis karena pemerintah justru belum optimal dalam memenuhi kewajiban pajaknya sendiri.
“Bagaimana pemerintah mau mengedukasi masyarakat untuk taat pajak kalau pemerintah sendiri belum memberi contoh?,” pungkasnya.
Penulis : Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor : Gilang Fattah