SERANG – Kantor Gubernur Banten kini mempunyai wajah baru, dimana saat ini terdapat bangunan baru yang membuat tampilannya semakin megah. Apalagi dengan sejumlah pilar beton yang menambah kemegahan kantor kepala daerah Provinsi Banten itu.
Belakangan diketahui, bangunan itu merupakam hasil revitalisasi teras Kantor Gubernur Banten yang tepat menghadap lapangan upacara Setda Pemprov Banten, KP3B, Curug, Kota Serang. Informasi yang dihimpun, proyek revitalisasi itu menelan anggaran Rp 6,6 miliar yang bersumber dari APBD Banten 2023.
Dari pantauan BantenNews.co.id di lapangan, bangunan mirip dengan muka istana itu sebentar lagi rampung, bahkan beberapa pekerja juga masih melakukam sejumlah aktifitas.
Ironisnya, kemegahan kantor Gubernur Banten itu berbanding terbalik dengan banyaknya masyarakat yang masih tinggal di rumah.
Koordinator Presidium Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB), Uday Suhada menilai, proyek revitalisasi Kantor Gubernur Banten seharusnya tidak menjadi prioritas. Bahkan, dirinya juga menilai, kemegahan wajah baru kantor Gubernur tersebut sangat kontras dengan ribuan rumah warga yang tak layak huni.
“Kemegahan kantor Gubernur Banten itu nampak kontras dengan ribuan rumah warga yang tidak layak huni di Banten. Tak perlu jauh-jauh untuk melihatnya, cukup keliling di Kota Serang, pasti kita temukan pemandangan memilukan itu. Belum lagi di kabupaten/kota lainnya, terutama di wilayah Banten Selatan,” kata Uday saat dihubungi, Rabu (28/2/2024).
Uday juga menilai, revitalisasi yang dilakukan Pemprov Banten lebih kepada kepantasan dan kepatutan. Apalagi bangunan tersebut juga dinilai masih layak dan bagus.
“Kalaupun perlu perbaikan, sekedarnya saja yang tidak menelan anggaran hingga Rp 6,6 milyar. Sebenarnya ini soal kepantasan dan kepatutan. Mana yang harus menjadi prioritas utama,” katanya.
Padahal, lanjut Uday, seharusnya Pemprov Banten lebih mengutamakan pembangunan yang lebih bersifat pelayanan. Salah satunya membangun rumah singgah bagi keluarga pasien di dekat RSUD Banten.
“Saya juga nggak habis fikir, sekedar usulan masyarakat agar di lingkungan RSUD Banten supaya dibangunkan rumah singgah untuk keluarga pasien istirahat, yang disetujui Ketua DPRD dan Pj Gubernur yang saat itu masih menjadi Sekda, hingga kini tak pernah dilaksanakan. Padahal itu riil menjadi kebutuhan saudara-saudara kita, terutama yang berasal dari wilayah selatan Banten. Yang dibangun justru Rumah Duka/Jenazah. Siapa yang mau membiarkan anggota keluarga yang meninggal di RSUD kemudian didiamkan di sana?,” tandasnya. (Mir/Red)
