Resmi Dibuka Hari Ini, Panlih Calon Wakil Walikota Cilegon Sepi Pendaftar

CILEGON – Hari pertama dibukanya pendaftaran pada Selasa (2/4/2019) ini, Panitia Pemilihan (Panlih) Calon Wakil Walikota Cilegon Sisa Masa Jabatan 2016-2021 belum menerima satu pun pendaftar. Nama Ratu Ati Marliati dan Reno Yanuar yang sudah digadang-gadang akan maju dalam bursa pemilihan tersebut dipastikan akan mendaftarkan dirinya secara resmi pada Kamis (4/4/2019) lusa, hari terakhir pendaftaran.

Keduanya yang ditemui secara terpisah mengaku masih mempersiapkan sejumlah berkas persyaratan pendaftaran sebelum akhirnya mendaftarkan diri.

“Sebagai warga negara, kita harus pamit dengan teman-teman yang ada di Kota Cilegon. Kalau tidak asa halangan, Insya Allah di hari Kamis, di hari terakhir kita mendaftar sambil melihat kelengkapan administrasi, mudah-mudah semuanya cukup,” ujar Ati Marliati ditemui usai menggelar perpisahannya sebagai Kepala Bappeda dengan ASN di kantor Bappeda Kota Cilegon, Selasa (2/4/2019).

Wanita yang memulai awal karirnya sebagai tenaga pengajar SMP pada tahun 1994 ini beralasan, kendati belum secara resmi dinyatakan sebagai calon tetap, namun keputusan pengunduran dirinya sebagai ASN ditempuh lantaran lebih menghormati proses tahapan kerja Panlih yang sudah mulai berjalan.

“Karena kan mekanisme pendaftaran sudah dimulai, jadi kita harus memenuhi segala aturan yang ada. Kemarin surat (pengunduran diri sebagai ASN) sudah dilayangkan, hal ini mudah-mudahan tidak ada persoalan dengan Pak Wali untuk mengizinkan, meskipun ada 10 tahun lagi karir saya di ASN. Berarti pula segala sesuatu yang melekat di ibu sebagai ASN termasuk hari ini saya juga akan menyerahkan mobil dinas,” katanya.

Sebelumnya, Anggota DPRD Cilegon Reno Yanuar mengatakan bahwa pihaknya pun masih mempersiapkan sejumlah berkas persayaratan sebelum akhirnya mendaftarkan diri ke Panlih untuk maju sebagai orang nomor dua di jajaran eksekutif tersebut.

“Kita masih pemberkasan oleh tim, kita lihat nanti kapan mendaftar. Karena kan yang terpenting itu pemberkasannya, karena itu wajib berdasarkan perundang-undangan,” ujar Reno ditemui di ruang Fraksi PDI Perjuangan, Senin (1/4/2019) kemarin. (dev/red)