CILEGON – Kecamatan Grogol, Kota Cilegon telah menjadi salah satu daerah sasaran investasi. Namun fenomena seiring dengan maraknya pertumbuhan industri padat modal di wilayah itu dipandang masih belum berdampak secara signifikan pada perekonomian warga di sekitarnya lantaran sulitnya peluang lapangan kerja.
“Saya begitu kaget ketika ada konstituen yang menyampaikan masalah masih rendahnya manfaat yang dirasakan masyarakat atas investasi yang sedang berjalan di Kota Cilegon seperti penyerapan tenaga kerja, kesempatan atau peluang usaha, serta efek turunan dari kegiatan ivestasi tersebut yang masih minim dirasakan masyarakat sekitar,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Cilegon, Faturohmi, Minggu (11/9/2022).
Persoalan lingkungan itu, kata dia, dikeluhkan warga saat dirinya menghelat Reses III Tahun 2022 Anggota DPRD Cilegon di Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol pada Sabtu (10/9/2022) kemarin.
“Isu tingginya pengangguran ini menjadi hal yang begitu panjang dibahas!. Masyarakat berharap adanya banyak industri di Kota Cilegon sejalan dengan penyerapan tenaga kerja dari daerah. Dan idealnya ada keberpihakan pemerintah daerah dan industri agar dapat memberdayakan SDM (Sumber Daya Manusia) lokal dengan digulirkannya program pendidikan berbasis vokasi sehingga kompetensi SDM lokal dapat terserap oleh industri yang ada,” kata Wakil Rakyat asal Dapil III Grogol – Pulomerak ini.
Dicontohkan, adanya proyek pengembangan dan kegiatan konstruksi oleh PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) melalui Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project (LINE Project) menurut warga sejatinya dapat memberikan imbas positif.
“Secara kebetulan Kecamatan Grogol kan sebagai basis wilayah utama investasi PT LCI, masyarakat berharap agar perusahaan tidak abai terhadap SDM dari wilayah sekitar khususnya dan Kota Cilegon pada umumnya, ini tentu menjadi concern saya dan akan saya tindaklanjuti secara teknis baik kepada pemerintah daerah maupun kepada PT LCI,” tegasnya.
Dalam reses itu, lanjut Faturohmi, dirinya juga menerima banyaknya masukan dan aspirasi masyarakat terkait dampak turunan atas kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.
“Gejolak tingginya harga kebutuhan pokok, naiknya tarif transportasi umum terutama angkot, tingginya kebutuhan hidup tentu perlu adanya langkah pemerintah daerah agar tidak memberatkan masyarakat dan menambah deretan angka kemiskinan masyarakat Cilegon,” jelasnya.
Dijelaskan Faturohmi, banyak hal yang disampaikan masyarakat dalam resesnya. Selain persoalan tersebut di atas, warga juga menyoal dunia pendidikan, kesehatan, sosial, hingga persoalan infrastruktur yang selanjutnya akan ia sampaikan secara kolektif kepada pemerintah daerah agar ditindaklanjuti secara teknis dan dilaksanakan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Kota Cilegon.
“Persoalan pendidikan di antaranya masalah masih tingginya biaya penunjang pendidikan seperti biaya buku paket dan LKS, termasuk adanya usulan digratiskannya sekolah-sekolah swasta di Kota Cilegon. Kemudian persoalan kesehatan masih seputar belum optimalnya pelayanan kesehatan terutama di rumah sakit milik Pemerintah Kota Cilegon serta masih minimnya ketersediaan dokter spesialis dan sarana medis,” tandasnya.
(dev/red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
