PANDEGLANG – Setelah rencana pembangunan bandara di Kabupaten Pandeglang gagal, kini rencana reaktivasi kereta api Rangkasbitung-Labuan dikabarkan akan ditunda oleh Pemerintah Pusat. Hal itu membuat beberapa kalangan merasa kecewa dengan keputusan pemerintah.
Pengamat Ekonomi dan Pemerintah, Arif Nugroho mengatakan, awalnya dua megaproyek pembangunan bandara dan reaktivasi kereta api diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat khususnya di Kabupaten Pandeglang.
Menurut Arif, tujuan pemerintah pusat ingin membangun bandara dan reaktivasi kereta api adalah untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi hingga tercapai PDB nominal per kapita yang ideal di masyarakat.
Ia menilai, kemungkinan besar ada beberapa kendala yang terjadi di lapangan sehingga rencana pembangunan bandara dan reaktivasi kereta api ditunda oleh pemerintah pusat. Salah satu faktor yang memengaruhinya yakni lambatnya rencana aksi dari pemerintah daerah.
“Kabupaten/kota itu punya peran dalam proyek itu, nah permasalahan yang saya ketahui implementasi action plant yang cenderung lambat, sedangkan pemerintah pusat punya keinginan percepatan tetapi yang terjadi implementasi rencana aksinya itu lambat. Saya juga tidak tahu apakah pada reaktivasi kereta api itu permasalahannya ada pada implementasi rencana aksi, karena kalau misalnya kita berbicara reaktivasi kereta api itu membutuhkan pembebasan lahan yang komunikasinya harus bagus,” kata Arif Dosen Ekonomi dan Pemerintahan Fakultas Kebijakan Publik pada STIA Banten, Rabu (11/10/2023).
“Saya akan memetakan beberapa probabilitas kenapa ko PSN (Proyek Strategis Nasional) itu tidak jadi direalisasikan, yang pertama mungkin faktornya kelincahan daerah dalam melakukan implementasi action plant terutama pembebasan lahan, bisa saja karena itu, yang kedua mungkin pemerintah pusat memandang visibilitas proyek itu. Kalau kita berbicara proyek sama saja berbicara investasi pemerintah, kan pasti mereka mempertimbangkan benefit yang bisa diperoleh oleh masyarakat terutama masyarakat Kabupaten Pandeglang nah kalau ternyata pemerintah memandang tingkat visibilitas itu rendah dan ada opsi lain sehingga pemerintah lebih memprioritaskan anggaran untuk sektor lain ,” sambungnya.
Dirinya berpandangan bahwa dua mega proyek ini dibatalkan tentunya laju pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Pandeglang akan landai. Ditambah lagi jika program Pemkab Pandeglang juga ikut landai maka dapat dipastikan perekonomian Pandeglang akan terus lesu dan menjadi daerah yang tetap tertinggal.
“Kalau jadi direalisasikan itu jadi kabar gembira untuk kita semua karena aksesibilitas Pandeglang itu akan lebih mudah artinya moda transportasi yang bisa masuk ke Pandeglang itu tidak hanya bus tapi kereta api dan udara itu akan tersedia. Dengan Pandeglang menjadi tujuan wisata itu tentunya sektor perekonomian dari arus bawah akan tumbuh,” terangnya.
Ia melanjutkan, langkah yang harus dilakukan oleh Pemkab Pandeglang saat ini adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan meyakinkan mereka bahwa Pandeglang mampu mengemban amanah dari pemerintah pusat. Tujuannya agar mega proyek ini tidak jadi dibatalkan dan perekonomian masyarakat juga akan tumbuh.
“Melobi pasti dan yang lebih penting dari itu semua, kemampuan pemerintah Pandeglang meyakinkan pemerintah pusat bahwa Pandeglang disini mampu menunjukkan bahwa Pemkab Pandeglang punya skenario yang lebih handal untuk mengawal rencana aksi, kalau skenarionya seperti apa itu Pandeglang sendiri yang harus merumuskan. Intinya Kabupaten Pandeglang harus melakukan lobi dan meyakinkan Pemerintah Pusat bahwa Pemkab Pandeglang memiliki skenario yang efektif untuk mengawal implementasi rencana aksi. Saat ini Pemkab Pandeglang harus berfikir dulu merumuskan rencana aksi yang terbaik,” tutupnya. (Med/Red)