SERANG — Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) mencatat sebanyak 285.257 anak di Provinsi Banten berisiko mengalami stunting.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Banten, Yuda Ganda Putra, dalam Rapat Koordinasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), Rabu (1/4/2026).
Yuda menegaskan, pihaknya terus berupaya mengatasi berbagai persoalan kependudukan dan keluarga berencana, termasuk penanganan stunting.
“Dengan kolaborasi bersama pemerintah provinsi serta kabupaten/kota, kami ingin penanganan stunting dapat dilakukan secara optimal,” ujarnya.
Selain itu, BKKBN juga mencatat bahwa angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Banten masih tergolong tinggi. Menurut Yuda, kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingginya angka pernikahan usia remaja.
“Angka kelahiran pada usia 15 hingga 19 tahun masih tinggi, yakni 22 per 1.000 kelahiran. Hal ini berdampak pada meningkatnya AKI, AKB, serta risiko stunting. Ini harus menjadi perhatian seluruh kepala daerah,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, BKKBN turut memberikan penghargaan kepada Gubernur Banten, Andra Soni, atas capaian dalam program keluarga berencana, seperti Program Bangga Kencana, Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil dan menyusui, serta program Balita Non-PAUD (3B).
“Keberhasilan ini merupakan hasil orkestrasi gubernur bersama bupati dan wali kota. Program KB merupakan urusan wajib non-dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah hingga pusat,” kata Yuda.
Ia juga menyebutkan bahwa tingkat pengendalian penduduk di Banten menunjukkan angka Total Fertility Rate (TFR) sebesar 1,98 atau rata-rata jumlah anak per perempuan, yang sudah memenuhi standar. Sementara itu, Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) berada di angka 64,8 dengan kategori sangat baik.
Deputi Bidang Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN, Wahidin, menyampaikan bahwa kementerian dan lembaga saat ini fokus pada penerjemahan visi dan misi presiden, terutama dalam pembangunan sumber daya manusia.
“Kami berfokus pada SDM unggul, berbudaya, serta menguasai IPTEK dengan pembangunan yang merata dan inklusif,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan dilakukan pada sektor sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa pemerintah provinsi terus memperkuat koordinasi dalam penanganan stunting. Ia juga meminta BKKBN melibatkan berbagai pihak, termasuk Tim Penggerak PKK.
“Tolong libatkan TP PKK, karena mereka memiliki program dan standar pelayanan minimal. Selama masa kehamilan, ibu hamil harus menjalani pemeriksaan minimal enam kali. Jika perhatian difokuskan ke sana, saya yakin persoalan stunting bisa ditangani,” katanya.
Penulis: Audindra Kusuma
Editor: Usman Temposo