CILEGON – Ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon dikabarkan belum menerima gaji selama dua bulan. Persoalan ini mencuat setelah mereka meminta bertemu anggota DPRD Cilegon untuk menyampaikan keluhan tersebut.

Anggota DPRD Cilegon, Rahmatulloh, mengungkapkan keluhan itu melalui status WhatsApp pribadinya, Selasa (20/10/2026), sekitar pukul 09.05 WIB.

Dalam unggahannya, Rahmatulloh menyebut, sejumlah PPPK Paruh Waktu ingin bersilaturahmi dengannya dan Komisi II DPRD Cilegon karena belum menerima gaji selama dua bulan.

“Punten Pak Dewan, kawan-kawan PPPK PW pengen bersilaturahmi dengan Pak Dewan dan Komisi II karena belum gajian 2 bulan. Semoga ada waktu Pak Dewan,” tulis Rahmatulloh.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon, Syafrudin, mengaku belum mengetahui persoalan tersebut. Namun, ia menegaskan, pihaknya telah membayar gaji PPPK Paruh Waktu pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengajukan pencairan.

“Kalau PPPK Paruh Waktu semuanya sudah kita bayarkan yang mengajukan. Tidak ada yang tidak kita bayarkan. Siapa yang mengajukan pasti dibayar,” kata Syafrudin.

Ia meminta wartawan menelusuri persoalan itu ke Dindikbud Cilegon untuk memastikan penyebab keterlambatan pengajuan gaji. Menurutnya, BPKPAD telah membayar hak PPPK Paruh Waktu dari OPD yang mengajukan pembayaran.

“Coba konfirmasi ke dinasnya kenapa. Kalau kita, PPPK Paruh Waktu semua sudah dibayarkan yang mengajukan. Kalau OPD lain sudah dibayar semua. TPP semua sudah dibayarkan, termasuk PPPK Paruh Waktu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dindikbud Kota Cilegon, Heni Anita Susila, belum memberikan penjelasan mengenai penyebab dugaan keterlambatan pembayaran gaji tersebut. Saat wartawan menghubunginya melalui WhatsApp dan telepon, Heni menyampaikan sedang mengikuti kegiatan.

“Ibu lagi acara dulu. Nanti ya,” ujarnya.

Penulis : Maulana
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd