SERANG – Ratusan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Rabu (1/7/2026). Massa menolak ajakan audiensi dari Pemerintah Provinsi Banten dan mendesak Gubernur Banten turun langsung menemui mereka di lokasi aksi.

Sejak pukul 11.30 WIB, massa dari berbagai komunitas ojol se-Banten mulai memadati area KP3B. Mereka bergantian menyampaikan orasi dan membawa sejumlah tuntutan terkait regulasi transportasi online.

Salah satu orator menegaskan para pengemudi ojol menolak pertemuan di dalam kantor gubernur.

“Ojol rumahnya di jalanan, jadi bapa gede silakan temui kami di rumah kami, di jalanan,” teriak orator.

Koordinator aksi, Soleh, menyampaikan salah satu tuntutan utama ialah permintaan agar Gubernur Banten menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di Banten menyediakan fasilitas parkir gratis bagi pengemudi ojol saat menjemput atau mengantar penumpang di fasilitas umum.

Menurutnya, pengemudi ojol kerap terbebani biaya parkir ketika bekerja di area mal, hotel, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya.

“Tuntutan kami, Gubernur Banten harus memerintahkan bupati dan wali kota se-Banten memberikan parkir gratis buat ojol saat pick up atau layanan umum,” ujar Soleh.

Selain soal parkir, massa juga menyoroti implementasi Peraturan Presiden terkait transportasi online yang dinilai belum mengakomodasi tata kelola transportasi daring secara menyeluruh, khususnya di daerah.

Soleh menilai aturan yang ada belum memberikan kepastian hukum bagi pengemudi ojol di wilayah Banten, terutama terkait skema tarif dan kewenangan pemerintah daerah.

Ia mendesak Gubernur Banten menyampaikan tuntutan tersebut ke pemerintah pusat agar regulasi segera diperbaiki.

“Kami minta gubernur mendesak pemerintah pusat melengkapi aturan itu, termasuk memberi kewenangan lebih jelas ke pemerintah daerah,” katanya.

Massa juga memprotes kebijakan potongan komisi maksimal 8 persen yang dinilai belum berjalan merata. Mereka menilai kebijakan tersebut baru berlaku pada layanan penumpang roda dua, sementara pengemudi roda empat belum merasakan dampaknya.

Menurut Soleh, kebijakan komisi seharusnya berlaku adil bagi seluruh layanan transportasi online.

Di tengah aksi, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan bersama Plt Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas ESDM Banten sempat menemui massa. Mereka mencoba mengajak perwakilan pengunjuk rasa bertemu dengan gubernur di dalam kantor.

Namun ajakan itu langsung ditolak massa.

“Pada prinsipnya Pak Gubernur siap menerima bapak-bapak dan ibu-ibu untuk membahas semua aspirasi,” ujar Deden.

Penjelasan itu justru memicu sorakan penolakan dari massa.

“Tidak! Tidak! Bullshit! Bullshit!” teriak massa.

Setelah penolakan tersebut, rombongan Pemprov Banten kembali masuk ke area KP3B. Hingga pukul 13.01 WIB, massa masih bertahan di lokasi dan melanjutkan aksi.

Penulis : Audindra Kusuma
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd