PANDEGLANG – Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Korda Kabupaten Pandeglang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Sekretaris Daerah (Sekda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang, Rabu (26/9/2018). Aksi itu menolak rekrutmen Calon Pegawai Sipil Negara (CPSN) tahun 2018.
Penolakkan itu menyusul diterbitkannya Permenpan-RB nomor 36 tahun 2018 karena dinilai terlalu diskriminasif, padahal mereka sudah bekerja bertahun-tahun di instansi pemerintah dengan gaji Rp300 ribu per bulan. Selain melakukan orasi, massa aksi juga membentangkan spanduk yang bertuliskan “Tolak dan batalkan rekrutmen CPNS 2018”.
Ketua FPHI Koorda Kabupaten Pandeglang, Rodeni mengatakan aksi tersebut buntut dari pertemuan dengan Bupati Pandeglang yang dilakukan kemarin, ia menilai pertemuan dengan bupati kemarin tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan sebagaimana yang diharapkan para honorer.
“Dari Bupati sendiri belum mengena, belum greget. Aspirasi kita masih dipertimbangkan dan dipertimbangkan, hari ini kita turun, harus ada kepastian yang jelas,” katanya.
Jika Pemkab Pandeglang tidak segera merespon tuntutan mereka, FPHI mengancam akan melakukan aksi demonstrasi kembali dan mogok kerja bagi tenaga honorer di Kabupaten Pandeglang dua hari ke depan. FPHI mencatat tenaga honorer di Kabupaten Pandeglang mencapai 8 ribu lebih.
“Kita akan sampai surat mogok kerja ke pemerintah daerah dan ke seluruh instansi di Pandeglang, karena itu hak untuk menyampaikan aspirasi seperti mogok aksi,” tandasnya. (Med/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
