SERANG – DPRD Banten belum menentukan nama-nama yang akan disodorkan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Banten ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). DPRD Banten saat ini memiliki waktu kurang sari sepekan untuk menyampaikan uslan nama-nama tersebut.
Diketahui, 12 Mei 2023 nanti jabatan Al Muktabat sebagai Pj Gubernur Banten akan berakhir. Di sisi lain, salah satu syarat seseorang diusulkan sebagai Pj Gubernur adalah pejabat eselon I di lembaga atau kementerian.
Sementara, di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, baru Al Muktabar merupakan pejabat eselon I.
Ketua DPRD Banten, Andra Soni mengatkan, hasil rapat pimpinan (rapim) belum memutuskan nama-nama siapa yang akan diusulkan sebagai Pj Gubernur Banten pengganti Al Muktabar.
“Kalau melihat dari 85 anggota DPRD Banten tidak ada yang kenal juga pekabat eselon I (di kementerian). Tapi dari catatan (nama) Al Muktabar muncul. Nama beliau muncul, kalau nama lain belum ada, kita juga masih inventarisir masukan dari tokoh masyarakat juga,” kata Andra, Rabu (29/3/2023).
Di sisi lain, lanjut Andra, berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 10 mengatur jika penempatan Pj Gubernur adalah kewenangan Presiden.
“Kemendagri memberikan ruang DPRD untuk memberikan masukan dengan dapat menyampaikan usulan tiga nama melalui Ketua DPRD. Kemudian tiga nama (yang diusulkan) bisa nama yang sama atau berbeda. Yang jelas syaratnya harus pejabat eselon I di lembaga atau kementerian,” kata Andra.
Seperti diberitakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M Tito Karnavian telah mengirimkan surat dengan Nomor : 100.2.1.3/1774/83 terkait usul nama calon Pj Gubernur Banten. Surat tertabggal 27 Maret 2023 itu meminta DPRD Banten mengusulkan tiga nama calon Pj Gubernur dengan orang yang sama / berbeda untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden dalam menetapkan Penjabat Gubernur. (Mir/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
