SERANG – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan 2026 mengalami defisit sebesar Rp62,52 miliar. Hal itu terungkap dalam raoat paripurna penyampaian RAPBD Perubahan 2026 di DPRD Kota Serang.
Berdasarkan informasi, untuk menutupi defisit tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menggunakan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) 2025 sebesar Rp73 miliar.
Wali Kota Serang, Budi Rustandi menyampaikan, rancangan APBD Perubahan 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kota Serang. Pemkot memproyeksikan pendapatan daerah mencapai Rp1,672 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp1,735 triliun.
“Pendapatan daerah yang direncanakan sebesar Rp1.672.742.998.485, sedangkan belanja daerah sebesar Rp1.735.261.983.997. Dengan demikian terdapat defisit anggaran Rp62.518.985.512,” kata Budi.
Budi menegaskan defisit tersebut tidak menunjukkan masalah keuangan daerah. Pemkot menggunakan SILPA 2025 sekitar Rp73 miliar untuk menutup defisit.
“Defisit itu tertutup dari SILPA. Jadi secara total nanti sudah tidak ada, seimbang antara pendapatan dan belanja karena penutupnya dari SILPA,” ujarnya.
Setelah paripurna, DPRD Kota Serang akan membahas rancangan APBD Perubahan 2026 melalui Badan Anggaran (Banggar).
Pemkot Serang mengarahkan anggaran perubahan terutama untuk infrastruktur dan pelayanan publik. Budi menempatkan perbaikan jalan sebagai salah satu pekerjaan utama karena masih banyak ruas jalan yang membutuhkan penanganan.
“Kita konsen dengan infrastruktur karena memang banyak PR terkait jalan. Tahun 2027 juga akan banyak. Perubahan tahun ini berjalan secara bertahap, nanti diteruskan 2027 dan terus digenjot,” katanya.
Budi bahkan memasang target tinggi. Ia menargetkan sekitar 90 persen persoalan jalan Kota Serang tuntas pada 2028.
“Saya, Pak Agis dan Pak Sekda sudah bicara bertiga. Insyaallah maksimal 2028, sekitar 90 persen jalan sudah hampir beres,” tegasnya.
Kepala BPKAD Kota Serang Ina Linawati mengatakan Pemkot mengalokasikan sekitar Rp608 miliar untuk infrastruktur dalam APBD Perubahan 2026.
“Untuk infrastruktur di Rp608 miliar untuk alokasi anggarannya,” ujar Ina.
Menurut Ina, porsi anggaran infrastruktur mencapai 35,05 persen sesuai perhitungan mandatory spending. Angka tersebut belum mencapai ketentuan 40 persen, tetapi terus meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Pemkot juga menyiapkan sekitar Rp86 miliar untuk program pencegahan dan percepatan penanganan stunting. Untuk penanganan kemiskinan ekstrem, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp12 miliar atau 9,38 persen dari total APBD.
Sementara itu, sektor pendidikan mendapat alokasi sekitar Rp567 miliar atau 32 persen. Angka tersebut melampaui batas mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen.
Ina menegaskan Pemkot menggunakan SILPA sebagai sumber pembiayaan untuk menutup defisit APBD Perubahan 2026.
“Defisit pendapatan dan belanja sekitar Rp62 miliar, tapi kita ada SILPA Rp73 miliar dari tahun anggaran 2025. Itu sebagai penutupnya,” katanya.
Penulis : Ade Faturohman
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd