SERANG – Persoalan banjir menjadi salah satu topik utama dalam rapat koordinasi (rakor) pembangunan infrastruktur di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (25/8/2025).

Rakor yang dipimpin Gubernur Banten Andra Soni bersama Wakil Gubernur A. Dimyati Natakusumah dan Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim juga dihadiri delapan kepala daerah kabupaten/kota. Hadir Sekda Provinsi Banten Deden Apriandhi H., Asda I Komarudin, dan juga perwakilan Satker Kementerian PUPR serta BBWS C3.

Dalam rapat tersebut, enam kabupaten/kota mengusulkan percepatan penanganan banjir.

Seperti disampaikan Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid, pihaknya mengusulkan penanganan banjir di Desa Tanjung Burung dari Sungai Cisadane dan Desa Pasir Apung dari Sungai Cidurian. Selain itu, pembangunan underpass Bitung untuk mengurai kemacetan dan banjir, normalisasi Sungai Cirarab, dan penurapan di Desa Pagedangan untuk mencegah longsor.

Senada, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah dalam usulannya menyampaikan banjir di jalan nasional Desa Margasari, Kecamatan Puloampel, akibat gorong-gorong yang kurang lebar sehingga menimbulkan banjir.

“Demikian pula banjir di Kampung Candi, Puskesmas Puloampel, karena tidak ada gorong-gorong menuju muara. Normalisasi 12 sungai akibat penyempitan dan sedimentasi, kerusakan dinding irigasi untuk ketahanan pangan, serta revitalisasi Kalimati Ciujung Lama,” ucap Zakiyah.

Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani memaparkan sebanyak 23 kecamatan di Pandeglang terdampak luapan air sungai dan air rob. Usulan mencakup pembangunan breakwater dan sistem peringatan dini tsunami. Beberapa exit tol Serang–Panimbang berada di titik rawan banjir. Kabupaten Pandeglang juga perlu dukungan rehabilitasi jaringan irigasi pertanian agar produktivitas stabil, pengelolaan sistem jalan dan jembatan, pengelolaan sumber daya air secara terpadu untuk air baku, irigasi, dan wisata, serta pengelolaan sampah.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Tangerang Sachrudin menyampaikan usulan penanganan banjir di Kali Angke, Kali Sabi, Cirarab, serta Cisadane yang saat ini sudah dilakukan pembebasan lahan untuk normalisasi dan penurapan. Untuk mengurai kemacetan, perlu pembangunan flyover Sudirman dan underpass Maulana Hasanudin.

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Pilar Saga Ichsan dalam usulannya menyampaikan penanganan banjir Sungai Kali Angke, Pasanggrahan, dan Cisadane dengan 16 anak sungai.

“Di Kota Tangsel terdapat 37 titik rawan banjir, di mana terdapat 15 titik banjir rutin. Penanganan sampah akibat minim lahan, persiapan transportasi publik MRT dan feeder, serta pembangunan flyover Serpong dan underpass Jombang,” kata Pilar.

Sementara, Wali Kota Serang Budi Rustandi menyampaikan agar Kota Serang layak sebagai ibu kota Provinsi Banten perlu dibangun flyover Sudirman serta penanganan banjir di Pasar Rau dan sekitarnya akibat gorong-gorong yang kecil di jalan tol.

Sedangkan Wali Kota Cilegon Robinsar mengajukan usulan peningkatan Jalan Lingkar Selatan (JLS) untuk aktivitas masyarakat dan industri.

“Pasalnya, industri mengungkapkan agak susah untuk melakukan ekspansi. Pada tahun 2026 juga akan membuka Jalan Lintas Utara Cilegon. Normalisasi trotoar dan drainase jalan protokol, Sungai Cibeber, serta tiga kolam retensi yang juga pompa air,” papar Robinsar.

Bupati Lebak Moh. Hasbi Asyidiki Jayabaya mengaku sangat terbantu dengan program pembangunan jalan poros desa yang dibantu Program Bang Andra. Dalam kesempatan itu dirinya mengusulkan perbaikan saluran irigasi untuk menopang program ketahanan pangan dan tindak lanjut SPAM Karian untuk penyediaan air baku.

Dalam sambutannya, Gubernur Banten Andra Soni memperkuat kolaborasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melalui rapat koordinasi pembangunan infrastruktur pekerjaan umum di lingkungan UPT Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi Banten.

Selain membahas isu terkini, rakor diharapkan menjadi langkah dalam menyusun rencana pembangunan di Provinsi Banten agar tersinkronisasi. Rakor dipandu oleh Asisten Bidang Pemerintahan Umum dan Kesra Komarudin dan dilaksanakan di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (25/8/2025).

“Alhamdulillah hari ini bersama seluruh bupati dan wali kota kami melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum,” ungkap Andra.

Dikatakan Andra, rapat membahas isu pembangunan infrastruktur di Provinsi Banten dan isu terkini terkait dengan banjir, sampah, jalan, dan sebagainya. Para bupati dan wali kota menyampaikan usulan pembangunan infrastruktur di wilayahnya kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk dikoordinasikan.

Sebagai tindak lanjut, tambahnya, akan dilakukan perencanaan pembangunan secara bersama-sama. “Apa yang dibangun oleh pemerintah pusat, juga tersinkronisasi dengan apa yang kami bangun,” ucap Andra Soni.

“Kewenangan pemerintah pusat yang mungkin pemerintah pusat melakukan efisiensi, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota bisa mengerjakannya, tinggal berkoordinasi,” kata Andra.

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah berharap tidak ada ego sektoral maupun ego antardaerah.

“Karena outputnya untuk masyarakat,” ucapnya. Dirinya juga berharap kalau ada program dari pemerintah pusat dilakukan koordinasi ke daerah agar sesuai dengan prioritas daerah.

Sementara, Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim memunculkan beberapa isu terkini di Provinsi Banten terkait konektivitas. Pasalnya, jalan nasional di Provinsi Banten sangat strategis sehingga perlu ditingkatkan dan dilebarkan.

Terkait dengan program ketahanan pangan, menurut Fahmi Hakim perlu penguatan infrastruktur pengairan karena masih banyak saluran yang belum maksimal. Perlu sinkronisasi terhadap percepatan pembangunan dalam rangka ketahanan pangan.

Isu lainnya yang diangkat adalah perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah pesisir untuk nelayan, penanganan banjir di wilayah Tangerang Raya, penanganan dan pengolahan sampah, transportasi massal dan kemacetan di Tangerang Raya, serta kesiapan Provinsi Banten sebagai tuan rumah PON XXIII Tahun 2032.

Dalam paparannya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten Arlan Marzan mengatakan, Provinsi Banten memiliki posisi strategis sebagai perlintasan Jawa–Sumatera dan jalur perdagangan internasional. Tantangan yang dihadapi adalah alih fungsi lahan, kemacetan, banjir, air bersih, sanitasi, dan kondisi jalan.

Dalam rangka membantu pemerintah kabupaten/kota, Program Bang Andra membangun 60 ruas jalan sepanjang 64 km dengan anggaran Rp183 miliar. Sementara itu, usulan pembangunan jalan ke pemerintah pusat sebanyak 29 ruas jalan dengan panjang 126 km dan anggaran Rp645,7 miliar.

Terhadap penanganan banjir, lanjut Arlan, wilayah perkotaan yang rawan berasal dari Sungai Cibanten, Cidurian, Kali Angke, Kali Sabi, dan Cirarab yang menjadi kewenangan Kementerian PUPR. Sedangkan wilayah rawan kekeringan di musim kemarau terdapat 295 desa/kelurahan dengan kerawanan air sedang dan tinggi.

Usulan lebih terperinci dari para bupati/wali kota disampaikan secara tertulis, sementara dalam rakor ini disampaikan secara garis besar secara lisan.

Mewakili balai dan satuan kerja (satker) Kementerian Pekerjaan Umum di Provinsi Banten, Kepala BBWS C3 Dedi Yudha Lesmana menyampaikan bahwa usulan bupati/wali kota akan ditampung, khususnya yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Usulan bupati/wali kota kami tampung. Sebagian besar sedang kami laksanakan,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu para kepala balai dan satker Kementerian Pekerjaan Umum di Provinsi Banten juga memaparkan program-program yang sedang dilaksanakan di provinsi ini.

Penulis: Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor: Usman Temposo