PWKS Raih Penghargaan Sebagai Organisasi Wartawan Peduli Kaum Difabel

SERANG – Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS) mendapatkan penghargaan dari HIMA PKH Untirta sebagai Organisasi Wartawan yang peduli terhadap disabilitas. Penghargaan tersebut diberikan karena media yang tergabung dalam PWKS yang dinilai selalu konsisten terhadap isu disabilitas.

Demikian disampaikan oleh pengurus HIMA PKH Untirta, Muhammad Ridwan, saat menyampaikan penghargaan di depan peserta dan tamu undangan.

“Dalam satu tahun ini, HIMA PKH Untirta fokus dalam mengawal Raperda disabilitas yang mandek selama berbulan-bulan di provinsi. Dan teman-teman PWKS lah yang ikut membantu kami dalam pengawalan tersebut,” ujarnya di Gedung Golkar Kota Serang, Minggu (8/12/2019).

Selain itu ia mengaku bahwa PWKS selalu menjadi tempat berdiskusi bagi HIMA PKH Untirta dalam mengkaji isu-isu disabilitas.

“Tidak hanya sekali maupun dua kali kami berdiskusi dengan PWKS, terkait dengan isu-isu disabilitas, hasil diskusi itupun selalu menjadi acuan kami dalam pengkajian isu-isu kota Serang khususnya di Provinsi Banten,” ucapnya.

Ridwan mengatakan PWKS juga menjadi jembatan antara para pegiat dan penyandang disabilitas untuk dapat menghubungkan aspirasi mereka.

“Misalkan pada saat itu kami mempertanyakan terkait dengan guiding block yang ada di Kota Serang, lalu teman-teman PWKS mempertanyakan hal tersebut kepada Pemkot Serang. Sehingga kami diundang untuk audiensi langsung kepada Pak Walikota dan Wakil Walikota Serang,” ujarnya

Ia mengatakan bahwa penghargaan yang diberikan pihaknya kepada PWKS sangatlah tepat. Karena PWKS telah menjadi mitra yang baik dalam perjuangan disabilitas.

“Terimakasih dan selamat kami ucapkan kepada PWKS. Semoga sinergitas kita dapat berjalan lebih baik ke depannya,” ujarnya.

Ketua PWKS Muhammad Tohir menyampaikan terimakasih kepada HIMA PKH Untirta atas penghargaan yang diberikan kepada PWKS.

“Semoga penghargaan ini menjadikan kami di PWKS lebih bersemangat dalam menyuarakan hak-hak difabel. Sebab teman-teman difabel juga merupakan warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan hak mereka sebagai warga negara,” ucapnya. (Dhe/Red)