PANDEGLANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang tahun ini menyiapkan anggaran sebesar Rp29,26 miliar untuk pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBD Pandeglang. Dana tersebut akan dibagi ke dalam 10 program pembangunan fisik.

Plt Kepala DPUPR Pandeglang, Roni, mengatakan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), total anggaran yang dikelola pihaknya tahun ini mencapai sekitar Rp40,4 miliar. Namun, jumlah tersebut terbagi untuk belanja dasar dan pembangunan fisik.

“Untuk belanja dasar hampir sekitar Rp10 miliar, sedangkan untuk pembangunan sarana dan prasarana sekitar Rp29,26 miliar. Dana Rp29,26 miliar ini merupakan kegiatan campuran, ada pembangunan jalan, jembatan, irigasi, hingga sanitasi. Jadi bukan hanya pembangunan jalan saja,” kata Roni, Senin (26/1/2026).

Ia merinci, secara garis besar terdapat 10 kegiatan pembangunan fisik yang akan dilaksanakan DPUPR Pandeglang, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan sebesar Rp12,58 miliar, irigasi Rp2,6 miliar, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rp6,5 miliar, pengembangan sistem persampahan Rp4,5 miliar, pengelolaan air limbah Rp990 juta, serta penataan gedung pemerintah Rp2,5 miliar.

Jika dibandingkan dengan tahun 2025, anggaran pembangunan fisik tahun ini mengalami penurunan signifikan. Tahun lalu, anggaran pembangunan fisik mencapai sekitar Rp150 miliar. Penurunan tersebut diduga akibat pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

“Tahun kemarin kita masih terbantu DAK, tapi tahun ini DAK untuk pembangunan jalan tidak ada. Yang ada hanya program jalan Inpres yang dibangun oleh balai, dan kita hanya sebagai penerima manfaat. Sekarang bentuknya hibah konstruksi, bukan uang,” jelasnya.

Menurut Roni, secara jumlah pembangunan jalan tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Perbedaannya terletak pada mekanisme pendanaan, di mana sebelumnya diberikan dalam bentuk anggaran uang, sementara tahun ini berupa hibah konstruksi.

Selain hibah konstruksi dari pemerintah pusat dan provinsi, pihaknya juga masih menjalin komunikasi dengan anggota DPR RI dari Dapil Pandeglang untuk membantu pengajuan anggaran fisik, baik untuk pembangunan jalan maupun jembatan.

“Pada prinsipnya tiap tahun sama saja, hanya pelaksanaannya bisa dilakukan oleh provinsi atau kementerian. Ke depan, kita juga bisa mengajukan anggaran lewat Komisi V DPR RI. Kemarin kami sudah memberikan data jalan untuk didorong pembangunannya,” ujarnya.

Penulis: Memed
Editor: Usman Temposo