LEBAK – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Lebak, Lanna Hany Wanike mengingkatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lebak pro aktif menyerahkan laporan kegiatannya.
Hal itu disampaikan Kajari dalam acara sosialisasi memperingati Hari Anti Korupsi Internasional (Haki) 2018 dengan tema melangkah pasti, cegah dan berantas korupsi di Aula Multatuli, Selasa (11/12/2018).
“Sesudah adanya Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari unsur kejaksaan memberikan pendampingan, OPD tetap harus berperan aktif melaporkan progres kegiatan secara bertahap. Kalau tak dilaporkan maka kami tak tahu apa yang sudah dilaksanakan,” kata Kajari kepada kepala OPD dan camat yang hadir pada acara tersebut.
Kajari mengaku, Sumber Daya Manusia kejaksaan terbatas. Sehingga pengawasannya minim.
“Bila tak melaporkan progres pekerjaan lalu ada laporan tak dilaksanakan maka jangan kaget bila Pidsus masuk melakukan penindakan. Bukan berarti setelah TP4D tak ada masalah,” katanya.
Kajari mengungkapkan, ketika OPD aktif melaporkan kegiatannya, nanti TP4D terdiri dari para jaksa akan memberitahukan terkait pekerjaan agar sesuai aturan.
“Nanti kerjanya harus gini, tapi kalau dia tak melaporkan apa boleh buat. Kami tak masalah tapi masyarakat yang menilai hasil pekerjaan,” katanya.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Lebak Lukman Harun Biya menuturkan, setiap kegiatan di OPD berpotensi dikorupsi.
“Tahun 2018 ini ada 7 OPD yang minta pendampingan TP4D. Pendampingan ada ketika memang ada permohonan,” ujarnya.
Lukman mengungkapkan, tujuh OPD yang mengajukan permohonan diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, RSUD Adjidarmo, dan PDAM.
“Rata-rata OPD sudah melaporkan tinggal nanti akhir tahun laporan evaluasi hasil kerjaan. Namun tidak semua pekerjaan kita mendampingi,” jelasnya. (Ali/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
