CILEGON – Wali Kota Cilegon, Robinsar menyebut penyelesaian pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU) membutuhkan anggaran sekitar Rp700 miliar. Besarnya kebutuhan biaya membuat proyek tersebut tidak dapat diselesaikan sekaligus hanya dengan mengandalkan kemampuan keuangan daerah.
Robinsar mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon terus menjalin komunikasi dan melakukan lobi kepada kementerian serta pemerintah pusat untuk memperoleh dukungan anggaran pembangunan infrastruktur.
“Kalau bicara kebutuhan, pasti butuh banyak. JLU belum selesai. JLU saja mungkin membutuhkan anggaran kurang lebih Rp700 miliar,” kata Robinsar, Selasa (4/8/2026).
Menurutnya, pembangunan JLU harus dilaksanakan secara bertahap karena kondisi anggaran daerah masih terbatas. Pemkot Cilegon akan menyesuaikan tahapan pekerjaan dengan kemampuan fiskal dan skala prioritas pembangunan setiap tahun.
“Tidak mungkin sekaligus satu tahun selesai. Mungkin secara bertahap anggarannya,” ujarnya.
Robinsar menilai JLU merupakan salah satu proyek infrastruktur strategis yang dibutuhkan Kota Cilegon. Keberadaan jalan tersebut diharapkan dapat membuka akses baru, memperlancar mobilitas masyarakat dan kendaraan industri, serta mengurangi kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama.
Namun, besarnya kebutuhan anggaran menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, terlebih di tengah adanya kebijakan efisiensi dan potensi pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Karena itu, Robinsar mengaku terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar pengurangan anggaran untuk Kota Cilegon tidak terlalu besar. Ia berharap sebagian anggaran yang sebelumnya terkena pemotongan dapat dikembalikan untuk mendukung program prioritas daerah.
“Kalaupun ada pengurangan atau efisiensi, jangan terlalu besar. Itu perlu dikomunikasikan dan sedang kita lakukan,” katanya.
Robinsar menjelaskan, pemerintah daerah tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan pembangunan secara mandiri. Selain keterbatasan anggaran, terdapat sejumlah program yang membutuhkan dukungan karena berkaitan dengan kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
“Tidak mungkin semuanya daerah menyelesaikan, karena kewenangannya berbeda dan anggaran juga terbatas. Makanya harus kita jemput, komunikasikan, dan koordinasikan,” tuturnya.
Selain infrastruktur, Pemkot Cilegon juga memprioritaskan sektor kesehatan dan pendidikan. Meski demikian, Robinsar mengakui kebutuhan anggaran terbesar masih berada di sektor infrastruktur, termasuk untuk melanjutkan pembangunan JLU.
“Yang mendesak ada tiga aspek, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Yang terbesar pasti di infrastruktur,” ucapnya.
Pemkot Cilegon, lanjut Robinsar, akan terus menyesuaikan pelaksanaan pembangunan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Di sisi lain, pemerintah daerah akan mengupayakan peningkatan pendapatan serta dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat agar pembangunan JLU dapat dilanjutkan.
“Kebutuhannya banyak, tetapi kita menyesuaikan dengan yang ada hari ini. Kita upayakan agar ada peningkatan,” pungkasnya.
Penulis: Usman Temposo
Editor: Wahyudin