 Tigaraksa senilai Rp2,4 miliar menuai kritik tajam dari kalangan mahasiswa.){kind=link}
KABUPATEN TANGERANG – Proyek pembangunan gerbang Lingkup Pusat Pemerintahan (Puspem) Tigaraksa senilai Rp2,4 miliar menuai kritik tajam dari kalangan mahasiswa. Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang merespons kritik itu dengan meminta publik menilai proyek tersebut dalam konteks keseluruhan anggaran daerah.
Kepala DTRB Kabupaten Tangerang Hendri Hermawan menjelaskan bahwa pembangunan gerbang baru mencapai 50 persen dan akan selesai pada Desember 2025.
Android BantenNews.co.id
Download di Playstore. Baca berita tanpa iklan, lebih cepat dan nyaman lewat aplikasi Android.
“Sekarang progresnya baru sekitar 50 persen. Untuk detailnya nanti ke Pak Deki (Kabid Bangunan). Target kami Desember selesai,” ujar Hendri, Minggu (12/10/2025).
Proyek Lama yang Sempat Tertunda
Hendri menegaskan bahwa proyek gerbang Puspem bukan rencana baru. Pemerintah daerah sudah membahas proyek ini sebanyak empat kali dalam rapat APBD, tetapi belum melaksanakannya karena berbagai kendala.
“Pemerintah sudah empat kali memasukkan pembangunan gerbang ini ke dalam APBD, tapi pelaksanaannya selalu tertunda,” kata Hendri.
Menanggapi kritik soal urgensi proyek, Hendri meminta masyarakat membandingkan anggaran pembangunan gerbang dengan anggaran di sektor lain seperti infrastruktur dan kesehatan.
“Silakan bandingkan berapa anggaran untuk jalan di Bina Marga, untuk kesehatan, dan lainnya. Bandingkan dengan proyek ini,” ujarnya.
Menurut Hendri, banyak pusat pemerintahan daerah lain sudah memiliki gerbang ikonik. Ia menilai Kabupaten Tangerang juga perlu membangun simbol serupa.
“Semua Puspem di daerah lain punya gerbang. Hanya kita yang belum,” katanya.
Sebelumnya, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Tangerang mengecam proyek tersebut karena dianggap hanya mengejar kemewahan tanpa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Ketua GMNI Tangerang Endang Kurnia menilai proyek miliaran rupiah itu hanya berfokus pada estetika, bukan kebutuhan warga.
“Masyarakat masih mengeluhkan jalan rusak, banjir, dan pelayanan publik yang belum merata. Pemerintah seharusnya mengalokasikan anggaran sebesar itu untuk kebutuhan yang lebih mendesak,” tegas Endang, Kamis (9/10/2025).
GMNI juga menuding pemerintah belum merata membangun infrastruktur dasar di wilayah pinggiran Kabupaten Tangerang.
Masyarakat kini menunggu langkah Pemkab Tangerang dalam menjawab kritik tersebut serta memastikan proyek gerbang bernilai miliaran rupiah ini benar-benar memberikan nilai tambah bagi tata ruang dan citra daerah, bukan sekadar simbol kemewahan.
Penulis : Saepulloh
Editor: Usman