PANDEGLANG – Sebanyak 326 Kepala Desa (Kades) di Pandeglang yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) berangkat ke Jakarta untuk melakukan unjuk rasa mendesak pemerintah pusat merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 tahun 2021 tentang penggunaan Dana Desa (DD).
Sebelum berangkat ke Jakarta, ratusan Kades tersebut berkumpul terlebih dahulu di Alun-alun Pandeglang dan baru berangkat sekitar pukul 08.45 WIB dengan menggunakan 7 unit bus.
Sekretaris APDESI Kabupaten Pandeglang, Dedi Rivaldi mengatakan, ratusan Kades tersebut rencananya akan melakukan aksi damai di depan Istana Presiden dan Gedung DPR RI. Nantinya, ratusan Kades ini akan bergabung dengan kades yang lain yang berasal dari Provinsi Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Dedi menegaskan, keberangkatan dia dan rekannya yang tidak lain untuk mendesak pemerintah pusat merevisi Perpres Nomor 104 tahun 2021 tentang penggunaan Dana Desa (DD).
Ia membeberkan, poin yang menjadi keberatan pada kades ialah pemerintah desa hanya mengelola sisa anggaran sebesar 32 persen. Hal itulah yang membuat para Kades keberatan, karena dirasa tidak akan mencukupi untuk memenuhi program yang dibutuhkan.
“Mengenai perpres Nomor 104 pasal 5, Jadi kami APDESI ini dari Sabang sampai Merauke menuntutnya bukan untuk mencabut, hanya merevisi, karena sisa dana desa 32 persen itu tidak cukup apalagi untuk kabupaten Pandeglang alokasi Dana Desanya yang sangat kecil perbandingan dengan kabupaten yang lain. Kalau dianggarkan sisa 32 persen itu untuk insentif saja tidak bakalan cukup untuk aparat desa,” terangnya.
Selain itu, para Kades juga meminta pemerintah merevisi aturan yang menyebut Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari DD sebesar 40 persen.
“Contohnya untuk BLT ya dari DD itu, bunyinya minimal dari Perpres itu 40 persen. Kami minta merevisi jangan bunyinya minimal tapi maksimal. Nanti itu disesuaikan oleh desa masing-masing,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa aksi yang mereka gelar saat ini merupakan aksi damai. Oleh sebab itu, dirinya mengajak pada semua perwakilan APDESI agar tetap menjaga keselamatan dan kondusifitas selama jalannya aksi.
“Kita kumpul di Monas, setelah dzuhur kita baru start ke dua titik yaitu ke istana dan gedung DPR RI. Saya juga sudah mengimbau selaku koordinator dari DPC APDESI Pandeglang ingat bahwa aksi kita adalah aksi damai. Keduanya kami menuntut kepada pemerintah pusat jangan terlalu intervensi terhadap dana desa, kembalikan kepada otonomi desa,” tutupnya. (Med/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
