Presiden Poknas Tak Setuju Pemilu Digelar Secara Langsung

TANGSEL – Presiden Perserikatan Organisasi Kepemudaan Nasional (Poknas) Muhammad Aris Mandji menyebut bahwa, banyak Gubernur, Bupati, maupun Walikota yang tersandung korupsi lantaran saat masa Pemilihan Kepala Daerah digelar secara langsung.

Menurut Aris, dalam pemilu langsung baik Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur, dan Pemilihan Bupati atau Walikota banyak yang belum berkiprah atau mempunyai karir. Lantas, kata Aris, tiba-tiba muncul sebagai calon.

“Nah ini harus kita rubah konteks pemilu itu betul-betul orang yang memang sudah berkiprah, mempunyai program yang dibuat untuk rakyat,” ungkap Aris kepada BantenNews.co.id di kawasan Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Kamis (16/1/2020).

Aris lebih sepakat dengan Pemilu tidak langsung. Pasalnya, dalam pemilu tidak langsung Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa bekerja tidak hanya mendekati masa-masa pemilu.

“Ada satu konsep bahwa KPU ini tidak harus bekerja ketika mau dilaksanakan pemilu. Ada 1 usul bahwa Gubernur, Bupati, Walikota, maupun Presiden itu beberapa tahun sebelumnya sudah dipilih oleh oleh KPU melalui poling yang diadakan setiap tahun dan juga melibatkan lembaga survey,” paparnya.

Dengan begitu, lanjut Aris, KPU akan mengumumkan poling tokoh-tokoh masyarakat atau negarawan yang kiprah dan pergerakannya banyak dilakukan dan diakui masyarakat.

Aris menilai, Pilkada langsung sudah tidak efisien lantaran akan membutuhkan biaya yang sangat tinggi untuk para bakal calon Kepala Daerah.

“Kita lihat bagaimana kepala daerah itu banyak yang ditangkap karena terlibat korupsi, itu karena Pilkada langsung yang membutuhkan banyak biaya, sehingga ketika si kepala daerah itu terpilih dia mempunyai beban kos yang sangat tinggi. Dari mana dia bayar itu semua ya dari APBD,” pungkasnya. (Ihy/Red)