SERANG – Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah akan sangat memperhatikan rekomendasi-rekomendasi BPK dalam mengelola pembiayaan APBN.
“Defisit anggaran dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman, dilaksanakan secara responsif mendukung kebijakan counter cyclical, dan akselerasi pemulihan sosial ekonomi dikelola secara hati-hati, kredibel, dan terukur,” ujarnya dikutip melalui media sosial resminya, Jumat (25/6/2021).
Sejak pandemi muncul di tahun 2020, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah extraordinary, termasuk dengan perubahan APBN. Refocusing dan realokasi anggaran di seluruh jenjang pemerintahan dan memberi ruang relaksasi defisit APBN dapat diperlebar di atas tiga persen selama tiga tahun. Pelebaran defisit harus kita lakukan mengingat kebutuhan belanja negara makin meningkat untuk penanganan kesehatan dan perekonomian pada saat pendapatan negara mengalami penurunan.
“Kita juga mendorong berbagai lembaga negara melakukan sharing the pain, menghadapi pandemi dengan semangat kebersamaan, menanggung beban bersama seperti burden sharing yang dilakukan pemerintah bersama Bank Indonesia,” ucapnya.
“Terima kasih kepada BPK yang di tengah berbagai keterbatasan aktivitas dan mobilitas di masa pandemi, telah melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2020 dengan tepat waktu. Alhamdulillah opininya adalah wajar tanpa pengecualian (WTP),” imbuhnya.
(Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
