Beranda Nasional Prabowo Ditenggat 25 November untuk Setor Dua Nama Cawapres

Prabowo Ditenggat 25 November untuk Setor Dua Nama Cawapres

Presiden Prabowo Subianto di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026). [Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden]

JAKARTA – Peta politik nasional di Senayan kian menghangat. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi menetapkan tenggat waktu bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) paling lambat pada Rabu, 25 November 2026.

Keputusan ini menyusul disetujuinya permohonan pihak Istana terkait perubahan jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan orang nomor dua di Republik Indonesia tersebut.

Kesepakatan mengenai batas akhir penyerahan nama itu diambil setelah pimpinan MPR menggelar koordinasi untuk menindaklanjuti dinamika agenda kenegaraan.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa 25 November 2026 menjadi batas akhir bagi Kepala Negara untuk merampungkan berkas usulannya.

“Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026,” ujar Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Muzani mengingatkan bahwa aturan yang berlaku mengikat secara konstitusional. Presiden Prabowo tidak bisa hanya mengajukan satu calon ke hadapan parlemen, melainkan wajib menyerahkan dua nama untuk dipilih oleh seluruh anggota MPR.

“Namanya harus dua sesuai dengan Undang-Undang Dasar,” katanya.

Ketetapan ini menandai perubahan dari jadwal tentatif yang sebelumnya dirumuskan parlemen. Dalam rapat gabungan yang digelar pada 13 November lalu, MPR awalnya menetapkan batas akhir penyerahan nama cawapres pada 18 November 2026. Sementara itu, sidang paripurna pemilihan dan pelantikan direncanakan berlangsung pada 2 Desember 2026.

Akan tetapi, jadwal awal tersebut harus disesuaikan setelah pihak Istana melayangkan surat resmi permohonan penundaan. Padatnya agenda dinas Kepala Negara, termasuk tugas diplomatik dan kenegaraan di tingkat regional maupun global, menjadi pertimbangan utama di balik permohonan perubahan jadwal tersebut.

Menanggapi surat dari Presiden, MPR pun sepakat memundurkan seluruh rangkaian prosesi pemilihan selama sepekan.

Baca Juga :  Mentan : Diversifikasi Pangan Strategi Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi

“Karena itu, dalam surat presiden, presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan presiden, jabatan wakil presiden, dan wakil presiden Republik Indonesia diusulkan tanggal 9 Desember. Harinya Rabu, tanggal 9 Desember, mundur satu minggu,” ujar Muzani.

Mekanisme pengisian jabatan wakil presiden ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur prosedur apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.

Konstitusi mengamanatkan MPR untuk menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat dalam waktu 60 hari guna memilih wakil presiden dari dua nama calon yang diusulkan langsung oleh Presiden.

Dengan ditetapkannya 25 November sebagai batas akhir penyerahan nama, ruang kompromi dan konsolidasi di lingkaran koalisi pendukung pemerintah kini memasuki fase krusial.

Pasalnya, dua nama yang nantinya diserahkan Prabowo kepada pimpinan MPR akan diverifikasi sebelum dipilih melalui mekanisme pemungutan suara oleh anggota MPR RI dalam sidang paripurna pada 9 Desember mendatang.

Sumber : suara.com