CILEGON – PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cilegon Mandiri tengah menghadapi tantangan besar. Tingginya biaya operasional, persoalan efisiensi, hingga rendahnya likuiditas menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus segera dibenahi. Situasi inilah yang mendorong Wali Kota Cilegon, Robinsar, menunjuk M Yoka Desthuraka sebagai Direktur Utama baru.
Robinsar menjelaskan, nama Yoka muncul setelah melalui seleksi panitia yang telah menilai kompetensi calon. Hasil tersebut kemudian diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak yang berwenang memberikan persetujuan akhir.
“Nama Yoka sudah kami ajukan ke OJK. Tinggal menunggu lampu hijau, setelah itu segera kita resmikan,” kata Robinsar.
Menurutnya, langkah ini diambil karena ada keseriusan pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja BPRS yang selama beberapa tahun terakhir menghadapi sejumlah tekanan.
Dalam pertemuan dengan OJK Banten, Robinsar mengungkapkan beberapa masalah utama yang dihadapi BPRS. Salah satunya adalah biaya operasional yang tinggi, mulai dari beban gaji hingga kebutuhan operasional lainnya.
“Direksi sebelumnya sudah memotong gaji hingga 30 persen sebagai langkah efisiensi, tapi itu belum cukup. Masih ada struktur biaya yang harus dibenahi,” jelasnya.
Tingginya beban operasional membuat ruang gerak BPRS dalam mengembangkan usaha menjadi terbatas.
PR besar lainnya adalah soal likuiditas. BPRS dituntut menjaga kecukupan dana agar bisa tetap menyalurkan pembiayaan, tetapi tetap harus selektif.
“Direksi baru harus bisa meningkatkan likuiditas supaya penyaluran kredit tidak membebani. Kredit pun harus diarahkan ke pembiayaan dengan risiko minimal,” tegas Robinsar.
Ia menambahkan, pola penyaluran kredit yang lebih hati-hati menjadi strategi utama agar BPRS tetap sehat dan bisa berkembang di tengah persaingan dengan lembaga keuangan swasta.
Lebih jauh, Robinsar mengungkapkan keinginannya agar BPRS ke depan mampu mengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) milik Pemerintah Kota Cilegon.
“Kalau BPRS bisa mengelola RKUD, itu akan jadi penguatan besar. Jadi bukan hanya mengandalkan swasta, tapi juga punya dukungan dari APBD,” ucapnya.
Menurutnya, pengelolaan dana daerah akan membuka peluang besar bagi BPRS untuk berkembang sekaligus memperkuat posisinya sebagai lembaga keuangan syariah daerah.
Meski tantangan berat menanti, Wali Kota Cilegon tetap optimis kepemimpinan baru akan membawa perubahan positif.
“Harapan saya, BPRS bisa lebih optimal, sehat, dan mampu mendorong perekonomian syariah di Cilegon,” tutupnya.
Dengan mandat besar di tangan, Yoka Desthuraka kini memikul tanggung jawab untuk menakhodai BPRS Cilegon Mandiri keluar dari tekanan dan menjadikannya lebih kuat, efisien, serta berdaya saing.
Penulis: Usman Temposo
Editor: Wahyudin