PANDEGLANG – Ratusan pegawai PPPK Paruh Waktu dari Pandeglang bakal ke Jakarta. Mereka akan bergabung dengan PPPK Paruh Waktu dari berbagai daerah di Indonesia untuk menggelar aksi di depan Istana Merdeka pada 7 September 2026.

Aksi tersebut tentunya dilakukan untuk menyuarakan kepastian status seluruh PPPK Paruh Waktu agar dapat diangkut menjadi Penuh Waktu.

Forum PPPK Paruh Waktu dari Kabupaten Pandeglang ini menilai, kebijakan pemerintah pusat tidak adil, karena PPPK Paruh Waktu dari tenaga teknis selalu dianaktirikan, sementara kalangan guru dan nakes diberikan ruang.

Aksi ini juga digelar lantaran masa kontrak terus berjalan. Namun, kapan mereka bisa beralih menjadi PPPK penuh waktu belum jelas.

Ketua Forum PPPK Paruh Waktu Kabupaten Pandeglang, Andri Priatna mengatakan, kepastian status menjadi persoalan utama yang mereka perjuangkan.

“Intinya kami ingin ada kepastian hukum. Harapan kami PPPK Paruh Waktu bisa diangkat menjadi penuh waktu,” kata Andri saat dihubungi melalui sambungan telepon WhatsApp, Kamis (3/9/2026).

Andri juga menjelaskan soal nasib tenaga teknis. Forum menilai kelompok ini belum mendapat perhatian yang sama seperti guru dan tenaga kesehatan dalam pembahasan pengangkatan PPPK Penuh Waktu.

Padahal, tenaga teknis juga menjadi bagian penting dalam pelayanan pemerintahan. Mereka bekerja sebagai operator, tenaga administrasi hingga pelaksana teknis lainnya.

“Teknis ini jangan dianaktirikan. Di setiap kabupaten yang paling banyak justru tenaga teknis. Mereka juga selama ini bekerja dan menjalankan tugas,” ujarnya.

Andri menyebutkan, bahwa di Kabupaten Pandeglang tercatat ada 5.616 PPPK Paruh Waktu. Sekitar 3.000 di antaranya merupakan tenaga teknis.

Andri menyebut ratusan PPPK Paruh Waktu Pandeglang akan ikut dalam aksi. Forum menyiapkan sekitar empat bus untuk mengangkut massa. Jumlah peserta masih bisa berubah.

Sebelum turun ke jalan, forum mengaku sudah beberapa kali menyampaikan persoalan tersebut kepada Pemkab Pandeglang, termasuk berkomunikasi dengan BKPSDM. Namun, komunikasi di tingkat daerah belum menyelesaikan persoalan. Kini mereka memilih membawa tuntutan itu langsung ke pemerintah pusat.

Mereka ingin pemerintah tidak lagi membiarkan status PPPK Paruh Waktu menggantung.

“Yang kami perjuangkan hanya satu, turunkan kepres dan angkat seluruh PPPK Paruh Waktu menjadi penuh waktu,” tegas Andri.

Penulis : Mg-Madani Prasetia

Caption : Ilustrasi PPPK Paruh Waktu Pandeglang