Beranda Pilkada Serentak 2020 Politik Identitas dan SARA Jadi Dua Isu Berbahaya Jelang Pilpres 2019

Politik Identitas dan SARA Jadi Dua Isu Berbahaya Jelang Pilpres 2019

Ilustrasi - foto istimewa tempo.co

SERANG – Kesatuan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) terancam oleh politik identitas dan hembusan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Oleh karena itu, keduanya tidak boleh digunakan sebagai alat politik meraih kekuasaan, baik dalam ajang pileg dan pilpres 2019 mendatang.

“Saya kira baik isu SARA dan politik identitas harus dihentikan sebagai alat meraih kekuasaan, melakukan mobilisasi, karena persoalan ini sangat sensitif,” kata Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lili Romli kepada bantennws.co.id, Minggu (23/9/2018).

Lili menandaskan bahwa persoalan politik merupakan persoalan pragmatis kontestasi meraih kekuasaan per lima tahun sekali. Tidak elok jika dalam meraih kekuasaan tersebut mengorbankan persatuan dan kesatuan bangsa dengan bungkus agama. “Politik itu persoalan pragmatis bukan persoalan hidup mati dan surga dan neraka. Pilihan tentang berkuasa dan tidak berkuasa yang temporer 5 tahun sekali,” kata Lili.

Dia berharap, pelaksanaan pileg dan pilpres 2019 mendatang diwarnai dengan pertarungan program, ide dan gagasan. “Masyarakat harus mendapatkan kepastian mengenai integritas dan kapasitas calon pemimpin, bukan disuguhi dengan caci maki, fitnah dan sebagainya yang dapat memecah persatuan. Jangan sampai peristiwa Pileg DKI terulang, jangan ada ‘DKI jilid II’ di mana masyarakat terpolarisasi,” kata Lili.

Mananggapi hal tersebut, Koordinator Juru Bicara Koalisi Indonesia Adil Makmur Dahnil Simanjuntak menyatakan pihaknya komitmen untuk mengusung politik yang menggembirakan. “Pak Prabowo dan Mas Sandi sepakat kampanye yang akan ditampilkan soal-soal ide dan gagasan, soal argumentasi yang mempersatukan. Kami akan fokus menampilkan program unggulan,” kata Dahnil.

Dahnil mengkhawatirkan politik identitas dan isu SARA justru dimainkan oleh pihak-pihak yang mempunyai kekuatan dan pengaruh besar. “Kami takutkan mereka yang memiliki kekuatan tak terlihat–‘invisible hand’–yang sengaja menghembuskan isu SARA dan politik identitas tersebut,” jelasnya.

Ia berharap aparatur kepolisian dan intelijen bertindak netral dalam mengawal pelaksanaan pilpres 2019 mendatang. “Kalau tidak ada ‘invisible hand’ saya pikir demokrasi bisa berjalan damai dan masyarakat bergembira dalam prosesnya,” kata Dahnil.

Kolalisi Adil dan Makmur menurut Dahnil ingin memastikan keadilan dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya. “Masalah utama kita kesenjangan ekonomi, kesenjangan kaya miskin, dan kesenjangan antar daerah. Kami akan berupaya memperkecil kesenjangan itu.”

Juru bicara tim sukses Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menanggapi bahwa pihaknya kerap dirugikan dengan penyebaran dua isu tersebut. Isu tersebut menurut Ace selain menjatuhkan pasangan kandidat dalam kontestasi politik juga mengancam NKRI untuk kepentingan kekuasaan sesaat.

“Padahal sebetulnya kalau kita lihat dari calon presiden dan calon wakil presiden seharusnya tidak ada yang bisa dipolitisasi dari aspek agama, namun kita bisa lihat sampai sekarang muncul di medsos isu tersebut dilemparkan,” kata Ace, Senin (24/9/2018).

Isu yang kerap muncul di tengah masyarakat selama ini yakni soal kriminalisasi ulama, atau antiterhadap umat Islam, muncul sebagai klaim sepihak dari pendukung kandidat lain. “Isu itu dihembuskan karena ingin meraih dukungan pemilih meski (tudiangan itu) tidak ada relevansi kepada pasangan kami. Kami merupakan korban dari hoaks dan politik identitas tersebut,” jelas Ace.

Ia berharap cara-cara yang dilakukan untuk Pilgub DKI tidak lagi digunakan dalam Pilpres 2019 mendatang. “Pilgub DKI sudah selesai, lembaran itu harus ditutup. Pilpres ini berbeda. Kami akan lawan mereka yang menggunakan politik identitas dan SARA ini karena berbahaya untuk bangsa,” jelasnya.

Terkait kekhawatiran kandidat lain dengan peran aparat negara dalam Pilpres 2019, Ace menanggapi santai. Menurutnya masyarakat dan DPR bisa mengawasi kinerja penegak hukum jika sudah tidak lagi netral dalam menjalankan tugas. “Jangan terlalu paranoid lah dengan itu, kalau penegak hukum tidak netral ya laporkan dong.”

Sejaun ini, kata dia, penegak hukum bertindak mana kala mendapatkan bukti pelanggaran. “Kalau tidak percaya penegak hukum lalu mau percaya siapa.” (you/red)