Beranda Pilkada Serentak 2020 Politik Dua Kaki Demokrat Dinilai Tak Mendidik

Politik Dua Kaki Demokrat Dinilai Tak Mendidik

386
0
(Foto: wikipedia.com)

SERANG – Pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono dinilai mengejutkan banyak pihak. Terutama terkait ucapannya yang mempersilakan kadernya untuk mendukung siapa saja Capres dan Cawapres yang mereka anggap terbaik.

Dalam pandangan teori politik, kebijakan SBY tersebut dinilai sangat tidak mendidik. Pertama, Partai Demokrat (PD) sudah mengikat koalisi dengan Partai Gerindra dan lainnya yang mengusung Prabowo – Sandi sebagai pasangan Capres dan Cawapres.

“Jika PD mengikatkan dirinya pada koalisi Gerindra, maka seharusnya semua kader PD diamanatkan untuk mendukung Prabowo – Sandi bukan membiarkan kadernya memilih sesuka hati. Sebab partai punya nilai dan prinsip yang harus dijaga, salah satunya adalah komitmen,” hemat Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Leo Agustino, Rabu (12/9/2018).

Jika komitmen pada koalisi saja tidak bisa diimplementasikan dengan baik, kata Leo, maka pemilih akan bertanya-tanya apakah PD akan berkomitmen pula dengan janji-janji politiknya. “Jangan-jangan PD dan SBY hanya bisa memberikan harapan palsu. Ini tentu tidak mendidik,” tandasnya.

Kedua, Leo menambahkan, orang selalu beranggapan bahwa politik adalah mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. “Itu tidak salah. Namun yang salah adalah cara, metode, strategi yang dijalankan yang mengabaikan etika. Berpolitik juga harus mempertimbangkan etika politik. Mengejar kekuasaan (dalam hal ini kursi parlemen pusat hingga daerah) dengan meminggirkan etika politik tentu memberikan pelajaran politik yang buruk bagi masyarakat Indonesia. Padahal masyarakat selalu menggugu dan meniru elitnya ketika berinteraksi. Jika elitnya saja tidak beretika (mengabaikan kerja sama dalam koalisi), maka wajar jika masyarakat kita menjadi lebih tidak beretika,” kata Leo memaparkan.

Selain itu, Leo menilai ada masalah historis manakala PD tidak jadi bergabung dengan koalisi PDIP yang mengusung pasangan Jokowi – KH. Ma’ruf Amin. “Sekali lagi, ini menjadi preseden buruk bagi politik Indonesia yang terus berkembang. Jika politik tanpa-maaf atau tiada-maaf yang dikedepankan, maka akan sulit bagi negara besar ini menjadi negara demokrasi sejati. Kita hanya akan memupuk dan mengumbar dendam saja. Padahal dalam politik kita mengenal konsiliasi atau rekonsiliasi sebagai bentuk pembangunan politik. SBY dan PD, Saya pikir, abai mengenai hal ini.”

Leo menandaskan SBY sebagai negarawan sewajarnya berpikir dan bertindak layaknya negarawan, berpikir dan bertindak jauh ke depan demi NKRI bukan demi kekuasaan sesaat yang mungkin saja akan habis dalam hitungan tahun. Tapi pendidikan dan pembangunan politik bagi NKRI adalah visi jangka panjang dalam rangka pendalaman demokrasi Indonesia. (You/Red)