SERANG – Polda Banten tengah mencari kebenaran adanya dugaan pungutan biaya ambulans untuk korban tsunami di Rumah Sakit dr. Drajat Prawiranegara, Serang, Banten. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kriminal Khusus Polda Banten Kombes Pol Abdul Karim.
“Masih didalami benar atau tidak faktanya,” kata Direktur Kriminal Khusus Polda Banten Kombes Pol Abdul Karim melalui WhatsApp, Kamis (27/12/2018).
Ditanya mengenai apakah oknum bernisial L yang bertugas di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal (IKFM) RS dr. Dradjat Prawiranegara, Serang, Banten sudah dimintai keterangan, Dirkrimsus enggan memberikan keterangan lebih jauh.
Pungutan tersebut mencuat setelah kerabat korban bernama Leo Manullang diminta membayar biaya jenazah oleh pihak rumah sakit. Kerabat Leo merupakan korban terjangan tsunami di Pantai Carita, Labuan, Pandeglang, Banten. Leo mengeluhkan permintaan uang sebesar Rp3,9 juta. Duit tersebut untuk biaya penanganan jenazah hingga proses transportasi jenazah ke rumah duka di Klender, Jakarta Timur.
Tidak cukup di situ, pihak rumah sakit juga memungut biaya untuk korban tsunami lain yakni Bayi Satria, Rp800.000 untuk biaya pemulasaraan jenazah, formalin serta korban atas nama Leo Manulang, Rp1.300.000 untuk biaya pemulasaraan jenazah dan formalin.
“Kejadian (pungutan biaya) itu benar terjadi. Mungkin dipikirnya karena korban orang Jakarta jadi akan mudah diminta uang,” kata Badiamin melalui sambungan telepon, Rabu (26/12/2018).
Plt Direktur Rumah Sakit Dradjat Prawiranegara (RSDP), Sri Nurhayati membantah bahwa pihaknya yang mengeluarkan kuitansi untuk biaya jenazah korban tsunami. “Terhadap pembiayaan dan kuitansi yang beredar di media massa, kami tegaskan bukan kuitansi resmi RSDP. Hal itu di luar sepengetahuan manajemen dan direksi RSDP,” kata Sri membantah. (You/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
