SERANG – Rencana deklarasi #2019GantiPresiden pada 10 Agustus mendatang di Kota Serang, Banten, terus menuai polemik di masyarakat.
“Deklarasi dengan tagar Ganti Presiden 2019 adalah kalimat bersayap dan mengarah kepada upaya makar karena Presiden Jokowi masih menjabat sebagai Kepala Negara Indonesia yang dipilih secara legal di Negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi ini,” ujar KH Matin Syarkowi, selaku Kordinator Majelis Pesantren Salafi (MPS), melalui rilis yang diterima BantenNews.co.id, Rabu (1/8/2018).
Pendapat ini diamini oleh Joni, Panglima Peguron Tjimande Macan Guling Provinsi Banten. Ia mengecam rencana deklarasi yang dinilainya akan memperkeruh suasana harmonis di wilayah Banten.
Ia meminta aparat penegak hukum bisa mencegah acara tersebut agar tidak terjadi konflik di masyarakat.
“Kami mengimbau agar pihak aparat keamanan dapat mencegah agar tidak terjadi konflik horizontal di antara sesama warga masyarakat,” katanya.
Hal senada disampaikan Sekretaris Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Banten, Wahyudin Djahidi. Ia berharap agar semua pihak bisa menahan diri untuk tidak mengumbar syahwat politiknya.
“Kondisi aman tenteram dan damai di Provinsi Banten yang kita jaga selama ini, jangan dikotori oleh permainan politik,” ucapnya.
Dari kalangan politisi muda Edi Sufandi, Wakil Ketua DPC PPP Kota Cilegon mengkhawatirkan acara itu berdampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berdampak negatif bagi demokrasi yang sudah membaik dari tahun ke tahun.
Menurutnya, gerakan tersebut secara nyata mengubur data dan fakta keberhasilan pemerintah, dan cenderung “mencekoki” masyarakat dengan informasi melemahkan pemerintahan. (Ink/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
