CILEGON – Polemik Musyawarah Kota (Mukota) V Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon periode 2019-2024 belum juga kelar. Bahkan semakin meruncing.
Melihat kondisi tersebut, Alawi Mahmud, Anggota Kadin Indonesia angkat bicara. Menurut Alawi polemik Mukota Kadin Cilegon harus segera berakhir. Itu juga guna menjaga kondusifitas investasi di Cilegon.
Dia juga memberikan sarannya agar polemik Mukota Kadin Cilegon tak berkepanjangan.
“Saya selaku pengurus Kadin Indonesia, melihat kemelut yang dihadapi oleh Kadin Kota Cilegon dan Kadin Banten membuat saya prihatin. Sangat prihatin melihat perkembangan Kadin Banten, terutama Cilegon, yang kebetulan saya terlanjur tahu apa yang terjadi di dalamnya,” ujar Alawi saat acara pertemuan Forum Silaturahmi Pengusaha Cilegon di Hotel The Royale Krakatau, Selasa (12/11/2019).
Dia menuturkan bahwa gejolak di Kadin Cilegon muncul dari berbagai lini. Menurutnya kondisi tersebut tidak baik bagi organisasi Kadin.
“Saya melihat organisasi sebesar Kadin dipermainkan, kemudian sebagai alur organisasi manapun, termasuk Kadin, ketika SK kepengurusannnya habis, maka berakhirlah kepengurusan itu, tidak mempunyai hak apapun terhadap organisasi itu,” terangnya.
Sebab itu, kata dia, Kadin Banten selaku organisasi jenjang di atasnya mempunyai kewajiban untuk menunjuk ketua pelaksana tugas (Plt) Kadin Cilegon.
“Dimana tugasnya berkewajiban menghantarkan Mukota sampai dengan selesai nanti. Ini yang benar,” paparnya.
Kemudian, kata dia, pihaknya juga mengaku prihatin pada kepanitiaan Mukota Kadin. “Kepanitiaan pertama dibentuk, oke saat itu SK-nya belum habis dan kemudian kan diganti. Yang benar adalah panitia penggantinya ini bekerja dari nol lagi, tidak harus melaksanakan program-program yang telah disusun oleh panitia yang sudah tidak sah itu, ini yang benar. Kalau itu dipaksakan melanjutkan program yang telah disusun panitia sebelumnya, pertanyaannya ada apa?, jawabannya jelas ada di benak kita masing-masing, sebagai telah digambarkan tadi,”
“Kemudian ketika sudah habis masa jabatannya, kosong kan dong sekretariatnya, kemudian diisi oleh pelaksana tugas yang ditetapkan Plt Banten, tapi kenapa ini tidak dilakukan,” paparnya.
Kemelut Kadin Cilegon, kata dia, seharusnya juga mendapatkan perhatian Pemkot Cilegon.
“Namun saat ini pemerintah daerah diam seribu bahasa, ada apa sesungguhnya. Kalau saya walikotanya sudah saya undang kedua calonnya, baik itu Sahruji maupun Abah Salim, saya tanya ada apa kalian? Lalu apa solusinya, seperti ini seharusnya,” imbuhnya.
(Man/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
