SERANG – Kebijakan Gubernur Banten Wahidin Halim memindahkan rReening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dari Bank Banten ke Bank bjb
serta melakukan merger dinilai ciptakan kegaduhan di tengah pandemi Corona.
Mahasiswa yang tergabung dalam
Aliansi Mahasiswa Peduli Banten (AMUBA) menilai keputusan tersebut sebagai bentuk kegagalan kepemimpinan WH-Andika. Mereka menilai, selama kepemimpinan Gubenur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubenur
Banten Andika Hazrumy tidak pernah melakukan penyelamatan terhadap Bank Banten sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2013.
“Kondisi tersebut mengakibatkan Bank Banten berupaya mandiri bertahan dalam kondisi yang kekurangan kecukupan modal. Salah satu langkahnya melakukan right issue. Namun sayang, tidak terlihatnya langkah serius dari Gubenur Banten dan Wakil Gubenur Banten sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Banten,” kata Kordinator Lapangan Diky Benarivo, Kamis (18/6/2020).
Di tengah Pandemi Covid-19, merger Bank Banten serta pemindahan RKUD
berdampak sistemik terhadap tatanan kehidupan masyarakat sehingga membuat
kegaduhan di masa pendemi.
Dampak keputusan pemindahan RKUD tersebut yakni lambannya penyaluran Jaringan Pengamanan Sosial (JPS), penanganan Covid-19 lambat dan amburadulnya tata kelola keuangan daerah. (You/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
