SERANG – Gudang sub pangkalan elpiji di Kampung Jambe, Desa Jambe, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang digerebek polisi usai terbukti menjadi lokasi penyuntikan gas elpiji subsidi 3 kilogram secara ilegal.
Aksi penggerebekan dilakukan tim Subdit Indag Ditreskrimsus Polda Banten pada Kamis dini hari, 22 Mei 2025, sekira pukul 00.30 WIB.
Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan dua orang pelaku, yakni MS (53) dan EN (46). Keduanya merupakan warga setempat yang diketahui sebagai pemilik sekaligus operator praktik ilegal tersebut.
Dari lokasi, polisi menyita berbagai barang bukti, di antaranya 21 tabung gas 12 kg yang telah diisi, 10 tabung kosong ukuran 12 kg, 59 tabung 3 kg berisi gas, 41 tabung 3 kg kosong, satu unit mobil Daihatsu losbak lengkap dengan kunci kontak, serta sejumlah peralatan modifikasi.
Hal itu disampaikan Kabidhumas Polda Banten, Kombes Pol Didik Heriyanto, dalam konferensi pers di Mapolda Banten pada Selasa (27/5/2025).
Didik menjelaskan, penggerebekan bermula dari laporan masyarakat terkait kelangkaan gas elpiji 3 kg dan naiknya harga di tingkat pengecer.
“Tim langsung melakukan pendalaman dan menemukan adanya praktik perdagangan curang di sub pangkalan milik MS yang merupakan mitra resmi Agen Langgeng Mulai Mandiri sejak 2008. Setiap bulannya, sub pangkalan ini mendapat jatah 2.000 tabung elpiji 3 kg,” jelas Didik.
Menurutnya, para pelaku memindahkan isi gas dari tabung subsidi 3 kg ke tabung 12 kg non-subsidi menggunakan alat modifikasi berupa selang dan regulator khusus.
Bahkan, untuk mempercepat proses, mereka mendinginkan bagian atas tabung dengan es batu.
Dalam sehari, pelaku bisa menyuntik hingga 50 tabung elpiji 12 kg, masing-masing diisi dari empat tabung subsidi. Hasil penyuntikan kemudian dijual ke konsumen dengan harga Rp200 ribu per tabung.
“Praktik ilegal ini telah berlangsung selama tiga bulan dan menyebabkan kerugian negara mencapai Rp612 juta. Motif utama para pelaku adalah keuntungan pribadi semata,” tegas Didik.
Atas perbuatannya, MS dan EN dijerat Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana diubah oleh Pasal 40 angka 9 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, jo Pasal 56 KUHP, dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara atau denda hingga Rp60 miliar.
“Segala bentuk aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat dan menyalahgunakan subsidi pemerintah akan kami tindak tegas. Ini bentuk komitmen Polri dalam mengawal agar subsidi tepat sasaran,” ujarnya.
Penulis : Ade Faturohman
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd
