SERANG – Kepolisian Daerah (Polda) Banten akan menerjunkan 5.000 personel untuk mengawal pelaksanaan Pilkada kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Operasi Mantap Praja.
Para petugas akan bertugas mulai saat masa pengumuman pendaftaran pasangan calon Sabtu, 24 Agustus 2024 – Senin, 26 Agustus 2024 dan saat pendaftaran pasangan calon pada Selasa, 27 Agustus 2024 – Kamis, 29 Agustus 2024.
“Untuk Simpam Kota (simulasi pengamanan kota) kami melibatkan 2.000 perseonel. Tapi nanti saat pelaksanaan Pilkada kami menerjunkan 5.000 personel,” kata Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto di Kota Serang, Selasa (6/8/2024).
Pihaknya sudah memetakan kerawanan Pilkada 2024 mendatang. Salah satunya mengidentifikasi kantong-kantong pendukung bakal pasangan calon. “Kami sudah petakan kerawanan misalnya di kantong-kantong pendukung,” kata Kapolda.
Perbedaan pilihan calon kepala daerah, menurutnya bisa menimbulkan gesekan besar maupun kecil di tingkat masyarakat. Selain itu, pihaknya membuat klaster tempat pemungutan suara (TPS) dengan kategori sangat rawan dan TPS kategori rawan.
“Kami juga sudah klaster TPS yang rawan dan TPS rawan sekali. Kami akan konsentrasikan (pengamanan) di TPS yang rawan dan rawan sekali,” ujarnya.
Berkaca pada dinamika pemilu sebelumnya, pihaknya juga akan mengantisipasi berbagai macam potensi konflik dan ancaman teror. “Sispam Kota ini untuk melihat kesiapan personel yang akan terlibat dalam pengamanan tersebut, khususnya dari gangguan teror,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Banten Muhammad Ihsan menyebut jumlah TPS pada Pilkada Banten berkurang sebanyak 16 ribu dari Pemilu Legislatid dan Pilpres 2024 yang tercatat sebanyak 36.893 TPS.
“Kalau di Pilkada ini jumlah pemilih di TPS bisa 600. Akhirnya ini yang mengakibatkan TPS kita berkurang sekitar 16 ribu atau setengah dari Pemilu kemarin,” katanya.
Tidak hanya, yang menjadi pertimbangan pengurangan TPS lantaran surat suara di Pilkada hanya dua. Berbeda dengan Pemilu yang ada lima surat suara.
(you/red)
 Banten akan menerjunkan 5.000 personel untuk mengawal pelaksanaan Pilkada kepala daerah dan wakil kepala){kind=link}