SERANG – Sebuah video berdurasi 52 detik menggemparkan lini masa ASN di Pemprov Banten. Dalam video itu, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bernama Roni tampak menundukkan kepala, suaranya bergetar, ketika menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Rekaman tersebut viral pada Rabu (12/11/2025) dan memicu perbincangan panas di berbagai grup percakapan pegawai.
Roni, yang merupakan ASN di lingkungan Pemprov Banten, mengaku menyesal atas unggahan status WhatsApp-nya yang menyinggung perasaan ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), terutama angkatan 2025.
“Saya memohon maaf kepada rekan-rekan P3K atas status yang saya buat,” ucapnya lirih dalam video. Ia menegaskan tak pernah berniat merendahkan pihak mana pun. “Itu adalah kesalahan dan kebodohan saya. Mudah-mudahan rekan-rekan semua dapat memaafkan.”
Unggahan yang memicu kemarahan itu berisi kalimat bernada sindiran keras:
“11.000 x 350.000 = Itung sendiri berapa? /bulan #baru seumur jagung jangan banyak ngeluh, nuntut, syukuri liat ke bawah bukan dongak ke atas.”
Status tersebut diduga menyinggung isu sensitif terkait tunjangan kinerja PPPK Banten angkatan 2025, yang disebut akan menerima tambahan penghasilan Rp350 ribu mulai 2026. Kalimat itu dianggap meremehkan perjuangan 11 ribu PPPK baru yang selama ini memperjuangkan kejelasan hak mereka.
Tak heran, unggahan itu langsung memantik kekecewaan luas. Grup-grup internal ASN mendadak riuh, sebagian mengecam, sebagian lainnya meminta klarifikasi. Situasi semakin memanas hingga akhirnya Roni memilih tampil ke publik untuk meminta maaf.
Setelah permintaan maaf itu beredar, reaksi publik pun beragam. Ada yang tetap tersinggung, namun tidak sedikit PPPK yang mengapresiasi keberaniannya mengakui kesalahan di hadapan publik. Langkah itu dinilai meredakan tensi yang sempat meninggi.
Hingga kini Pemprov Banten belum mengeluarkan pernyataan resmi. Namun di kalangan aparatur, kejadian ini menjadi pengingat keras bahwa satu kalimat di media sosial dapat memantik gelombang reaksi besar dan bahwa ASN, sebagai wajah pemerintah, dituntut lebih berhati-hati dalam bersikap.
Tim Redaksi