PKS Kritik Prabowo, Jokowi Membela

JAKARTA – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dikritik karena dianggap terlalu sering melakukan kunjungan ke luar negeri.

Kritik datang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), salah satu parpol yang mengusung Prabowo di pilpres 2014 dan 2019.

Presiden Joko Widodo pun langsung bereaksi dan membela bekas rivalnya di dua kali kontestasi pilpres itu.

Sejak sejak menjabat sebagai Menhan pada 23 Oktober 2019, Prabowo tercatat sudah tujuh kali melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

Tujuh negara yang dikunjungi Prabowo dalam waktu tiga bulan yakni Malaysia pada 14 November 2019, Thailand pada 17 November 2019, Turki pada 27 November 2019, dan China pada 15 Desember 2019.

Kemudian, Jepang pada 20 Desember 2019, Filipina pada 27 Desember 2019, dan Perancis pada 11 Januari 2020. Dalam waktu dekat, Prabowo juga akan kembali melakukan kunjungan kerja ke Rusia.

Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan, lawatan Prabowo ke tujuh negara sebagai bentuk perhatian khusus terhadap modernisasi alutsista TNI.

“Beliau akan fokus enam bulan ini pada alutsista dan istilahnya ini komponen utama, perhatian khusus beliau terhadap TNI,” ujar Dahnil di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Dahnil menegaskan, kepergian Prabowo ke berbagai negara merupakan upaya diplomasi pertahanan. Bahkan, konsentrasi Prabowo itu membuatnya kerap tak menghadiri undangan seremonial.

“Enam bulan ini Pak Prabowo fokus dengan alutsista, makanya banyak undangan macam-macam masuk ke Pak Prabowo untuk hadir ke acara-acara seremonial itu jarang dihadiri,” ucap dia.

Kritik kemudian dilontarkan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Mardani mengingatkan mengenai pesan Presiden Jokowi bahwa kunjungan atau studi ke luar negeri juga bisa dilakukan melalui ponsel.

“Pak Jokowi saat 16 Agustus 2019 lalu mengingatkan agar meminimalkan kunjungan ke luar negeri. Bahkan secara demonstratif beliau menunjukkan via HP-nya, kunjungan luar negeri bisa melalui HP (ponsel). Dunia sudah terkoneksi,” kata Mardani kepada wartawan, Jumat (17/1/2020).

Selain itu, kata dia, kunjungan kerja ke luar negeri mesti memiliki tujuan yang jelas. Mardani berharap ada timbal balik yang setimpal dari kunjungan kerja Prabowo ke tujuh negara itu.

“Kunjungan ke luar negeri monggo saja dilakukan, tetapi mesti dipastikan return on investment-nya jauh lebih baik. Dan semua perlu disampaikan kepada publik secara transparan,” ujar Mardani.

Mardani pun mengatakan, merupakan suatu kewajaran jika Prabowo mendapatkan sorotan dari publik soal kunjungan kerja yang dilakukan.

Sebab, menurut Mardani, hal tersebut berkaitan dengan kepentingan rakyat dan menggunakan anggaran yang bersumber dari rakyat.

“Semua pejabat publik mesti siap untuk mendapat pengawasan dari publik. Karena dana yang digunakan memang dana masyarakat,” kata dia.

Prabowo sudah merespons kritik PKS tersebut. Prabowo menyatakan, kunjungannya ke luar negeri itu demi kepentingan negara, utamanya dalam hal alat utama sistem pertahanan (alutsista).

“Memang kita butuh untuk keliling, menjajaki kemungkinan-kemungkinan. Kita harus pelajari alutsista yang ada,” ujar Prabowo di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Dia menyebutkan, Pemerintah Indonesia perlu mendapatkan dukungan dari negara lain untuk membangun kekuatan pertahanan.

Menurut Prabowo, pemerintah perlu menjajaki peluang agar negara-negara lain mau menjual alutsista mereka kepada Indonesia.

“Kita juga harus minta dukungan dari negara-negara lain karena belum tentu alutsista itu diberi kepada kita untuk dibeli,” ucap dia.

Presiden Jokowi pun akhirnya angkat bicara dan membela Prabowo. Jokowi menegaskan, kunjungan kerja yang dilakukan Prabowo adalah dalam rangka diplomasi pertahanan.

“Kalau ada yang mempertanyakan Pak Menhan pergi ke sebuah negara, itu adalah dalam rangka diplomasi pertahanan kita, bukan yang lain-lain,” kata Jokowi dalam sambutannya pada rapat pimpinan Kementerian Pertahanan 2020, Kamis (23/1/2020) pagi.

Selain diplomasi, Jokowi menyebut kunjungan Prabowo ke berbagai negara itu juga dalam rangka melihat alat utama sistem persenjataan yang akan dibeli oleh Indonesia.

Prabowo harus melihat langsung untuk memastikan bahwa alutsista yang dibeli sudah tepat.

“Bagus atau tidak bagus. Benar atau tidak benar. Bisa digunakan atau tidak bisa digunakan, semua dicek secara detil. Dan itu sudah kita diskusikan dengan Pak Menhan tidak sekali dua kali. Banyak yang enggak tau,” kata dia.

Jokowi justru balik mengkritik pihak-pihak yang mengkritisi rivalnya di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 lalu itu.

“Kalau ada yang bertanya, belum ngerti urusan diplomasi pertahanan,” kata Jokowi.

Ia juga memastikan, dalam waktu dekat ia akan menggelar rapat terbatas dengan sejumlah jajaran untuk membahas rencana pembelian alutsista dari negara yang sudah dikunjungi Prabowo. (Red)

Sumber : Kompas.com