SERANG – Wakil Ketua Komisi III, DPRD Banten, Ade Hidayat menilai Pemprov Banten tidak serius membenahi PT Banten Global Development (BGD). Diketahui hingga saat pimpinan BGD masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).
“Saya heran ini kenapa direksi dan komisaris BGD masih plt, padahal plt kewenangannya terbatas. Apakah dari jutaan warga Banten tak ada satupun yang layak mengisi direksi atau komisaris BGD, ini udah lama masih plt. Masa dari awal Pak Gubernur masuk menjabat sampai hari ini BGD masih dibiarkan terseok-seok, enggak jelas usahanya, masa ngebenerin BGD satu aja enggak bisa,” kata Ade, Senin (15/6/2020).
Ia menegaskan di BGD terdapat uang rakyat berupa dana pemprov yang dikelola BGD.
“Uang dari hasil rakyat bayar pajak, padahal rakyat sudah susah payah membayar pajak, tapi kok kenapa uang rakyat ini dijalankan usaha melalui badan usaha yang tidak baik dan di biarkan tidak baik, tidak dibenahi dengan cepat,” ujarnya.
Kedua usaha tersebut merupakan aset berharga bagi pemprov untuk Banten menambah PAD.
“Saat ini deviden BUMD kan masih kecil. PAD yang banyak dari PKB. Kalau PKB mah memang kendaraannya juga makin banyak seiring dengan kebutuhan mobilitas masyarakat semakin tinggi, itumah jalan otomatis. Yang hebat itu kalau gubernur bisa meningkatkan deviden dari BUMD,” katanya.
Ia memastikan, saran yang disampaikannya untuk perbaikan Banten kedepan. Dia tak ingin saran justru ditangapi dengan cara tidak bijak. Pemimpin daerah harusnya banyak mendengarkan saran dari banyak pihak, termasuk dari masyarakat Banten.
“Saya sampaikan ini sebagai langkah kritis saya sebagai bahan perbaikan, jangan di artikan yang aneh-aneh, mari kita berpikir lebih maju ke depan lebih sehat,” ujarnya. (Tra/Mir/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
