PANDEGLANG – Pelaksaan Pilkada ditengah pandemi Covid-19 merupakan tantangan yang sangat besar, karena belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh sebab itu, Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban mengatakan pelaksanakan pilkada kali ini harus ketat dengan menggunakan protokol kesehatan.
Demikian dikatakan Tanto Warsono Arban usai acara Webs Seminar (Webinar) dengan Asosiasi Kepala Daerah Seluruh Indonesia (APKASI), tentang kesiapan daerah melaksanakan pilkada serentak di Ruang Pintar Selasa (30/6/2020).
Dikatakan Tanto, saat ini pihak Pemkab Pandeglang terus melakukan tahapan untuk pelaksanaan pilkada serentak pada tanggal 9 desember mendatang. “KPU sudah melakukan rapid test untuk 2.300 anggota KPPS, dan hasilnya 22 orang reaktif, yang reaktif ini dinonaktifkan sementara dan akan dilakukan karantina mandiri,” ujarnya.
Untuk proses swab dari 22 orang anggota KPPS ini prosesnya akan dibantu oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah. “Kita semua kolaborasi untuk suksesnya pemilukada di tengah pandemi,” imbuhnya.
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung sebagai narasumber pada acara Webinar mengatakan, pemilu kali ini dalam kondisi pandemi tentu harus menggunakan protokol kesehatan.
Hal ini kata dia, telah disepakati bersama dan pihak DPR akan memberi dukungan penuh terhadap konsekuesi keadaan saat ini.
“Tentu akan ada penyesuaian penambahan peralatan hingga anggaran pun sudah direkonsiliasi, Ini komitmen kami dengan menteri keuangan,” katanya
Dirinya berharap pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020 ini harus dapat memenuhi dua fungsi yaitu protokol kesehatan dan prinsip demokrasi.
“Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan yaitu partisipasi pemilih, dan menekan tingkat kecurangan yang dilakukan oleh para kandidat,” pungkasnya.
(Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
