PANDEGLANG – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pandeglang pada tahun 2020 nanti diperkirakan bakal menelan anggaran sebesar Rp80 Miliar. Anggaran ini paling besar untuk honor petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang, Ramadani menyampaikan, untuk Pemilu 2019 saja, di Pandeglang ada sekitar 3.000 TPS dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) masing-masing sekitar 300 DPT per TPS.
Untuk menyiasati pengurangan anggaran Pilkada nanti, kemungkinan paling besar adalah dengan mengurangi jumlah TPS saat ini.
“Yang paling besar itu honor, kan bisa dibayangkan satu TPS aja ada 9 orang anggota, ditambah Linmas 2 orang, dikalikan saja per orang misalnya Rp300 ribu saja, kan bisa dihitung totalnya berapa?,” terang Ramadani, Sabtu (9/3/2019).
Proyeksi dana Rp80 miliar tersebut berdasarkan banyaknya penambahan TPS dan DPT pada Pilkada Pandeglang 2020 mendatang. Kemungkinan besar dana yang akan dipangkas untuk mengcover dana Pilkada akan diambil dana pembangunan, perjalanan dinas dan biaya rapat di tahun 2020.
Namun Ramadani berharap biaya Pilkada nanti tidak sama dengan yang sudah diperkirakan. Bahkan ia menginginkan walapun ada penambahan anggaran dari Pilkada sebelumnya tidak terlalu besar agar sisa anggaran yang ada bisa untuk pembangunan infrastruktur.
“Justru nanti kuncinya raionalisasi jumlah TPS, kami mau ngirit. Mudah-mudahan KPU hanya naik dikit dari Rp54 miliar paling Rp60 miliar, tapi mudah-mudahan bisa di bawah itu, kan kalau di bawah itu bisa dipakai buat belanja infrastruktur,” ungkapnya. (Med/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
