TANGSEL — Persoalan banjir di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali mencuat setelah puluhan titik terendam pada pekan lalu. Hujan deras memang menjadi pemicu utama, namun buruknya sistem drainase serta penumpukan sampah dinilai sebagai faktor yang terus berulang tanpa penanganan tuntas.
Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, mengakui bahwa kombinasi cuaca ekstrem dan penyempitan saluran air menjadi penyebab utama banjir.
“Cuaca ekstrem dengan intensitas hujan tinggi, ditambah penyempitan saluran akibat sampah, menjadi faktor utama,” ujar Pilar, Rabu (15/4/2026).
Ia menjelaskan, hujan berdurasi panjang dapat meningkatkan debit air secara signifikan. Namun, persoalan tidak berhenti pada faktor cuaca semata.
Pilar menyoroti kondisi saluran air di sejumlah kawasan perumahan yang mengalami penyempitan akibat tumpukan sampah. Akibatnya, aliran air terhambat dan meluap ke permukiman warga—sebuah pola yang terus berulang setiap musim hujan.
Selain itu, ia juga menyinggung rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sebagai faktor yang memperparah kondisi.
“Penyumbatan dan penyempitan kali itu juga karena sampah. Artinya, kesadaran masyarakat harus ditingkatkan, tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah kota,” tegasnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengklaim telah melakukan berbagai upaya penanganan, seperti normalisasi kali, pelebaran drainase, hingga pembangunan sistem penampungan air.
Menurut Pilar, sejumlah kemajuan mulai terlihat, meski belum signifikan.
“Memang belum sempurna, tapi progres sudah ada. Yang sebelumnya butuh waktu seminggu untuk surut, sekarang bisa dalam sehari,” ujarnya.
Pemkot juga berkomitmen melanjutkan normalisasi sungai melalui pengerukan endapan dan sampah, khususnya di titik-titik yang mengalami pendangkalan.
Selain itu, evaluasi terhadap penyempitan aliran sungai juga akan terus dilakukan. Jika saluran berada di atas lahan milik pemerintah, pelebaran akan segera dilaksanakan. Sementara itu, untuk lahan milik warga, opsi pembebasan lahan akan dipertimbangkan.
“Jika lahan milik Pemkot, akan dilakukan pelebaran. Namun jika milik warga, pembebasan lahan menjadi salah satu opsi,” pungkas Pilar.
Penulis: Ahmad Rizki
Editor: Usman Temposo