SERANG – Provinsi Banten menempati peringkat kedua nasional dalam jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, di tengah gelombang PHK yang menimpa 8.649 pekerja sepanjang Januari hingga Oktober 2026.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Banten, A. Dimyati Natakusumah justru mendorong pemerintah memberikan berbagai kemudahan kepada pengusaha.
Dimyati mengusulkan insentif perpajakan seperti tax holiday dan tax amnesty, serta penyederhanaan perizinan usaha. Menurutnya, langkah tersebut dapat meringankan beban perusahaan agar tidak terus mengurangi jumlah pekerja.
Data Kementerian Ketenagakerjaan melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) mencatat Banten berada di posisi kedua setelah Jawa Barat yang mencapai 14.694 pekerja terkena PHK.
Jumlah PHK di Banten bahkan melampaui Jawa Tengah dengan 6.860 pekerja, Jawa Timur 6.574 pekerja, dan DKI Jakarta 5.360 pekerja.
Dimyati mengaku prihatin dengan tingginya angka PHK di Banten. Ia menilai, kondisi tersebut ironis karena Banten memiliki banyak kawasan industri dan berdekatan dengan ibu kota.
“Ya memang sangat miris ya. Di Banten banyak industri, banyak tempat usaha. Terus juga di Banten adalah dekat dengan ibu kota, kok banyak ya yang terkena PHK,” kata Dimyati kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Ia menduga, tekanan ekonomi global turut menekan keuangan perusahaan. Kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat, menurutnya, menambah beban operasional pengusaha dan berpotensi memicu kerugian hingga pengurangan tenaga kerja.
Atas kondisi itu, Dimyati meminta pemerintah memberikan ruang lebih luas bagi pengusaha untuk mempertahankan kegiatan usaha. Ia mendorong pembahasan insentif pajak dan kemudahan perizinan, termasuk layanan perizinan gratis yang telah pemerintah daerah upayakan.
“Ya itu tadi, kita lagi membahas tax holiday, tax amnesty, kemudahan bagi pengusaha. Kayaknya kan PHK ini karena pengusahanya rugi, pengusahanya defisit. Nah, itu yang akan kami dorong mempermudah supaya mereka tidak terbebani terlalu berat. Ya, apalagi dengan sikon global seperti ini,” ujarnya.
Dimyati menilai, keberlangsungan investasi berkaitan langsung dengan ketersediaan lapangan kerja. Ia khawatir perusahaan menghentikan investasi atau proyek yang sedang berjalan sehingga semakin banyak pekerja kehilangan pekerjaan.
“Nah, saya berharap tidak terjadi gap atau pemutusan lapangan pekerjaan. Karena kalau investasi berkurang, lapangan kerja berkurang. Apalagi investasi yang sudah jalan terus tiba-tiba mandek, juga lapangan pekerjaan akan runtuh,” katanya.
Selain mendorong kemudahan bagi pengusaha, Dimyati meminta pemerintah, BUMN, BUMD, sektor swasta, industri, dan perguruan tinggi bersama-sama menekan angka PHK.
Ia menilai, perguruan tinggi dapat membantu meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan sertifikasi. Sementara itu, pekerja perlu meningkatkan keterampilan dan kedisiplinan agar mampu mengikuti perubahan kebutuhan industri.
Penulis : Audindra Kusuma
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd