KAB. TANGERANG — Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 masih menghadapi tantangan di lapangan. Sejumlah petugas sensus dilaporkan mengalami penolakan saat mendatangi warga di beberapa daerah.
Kondisi ini menjadi catatan serius bagi Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk BPS Provinsi Banten.
Kepala BPS Provinsi Banten, Yusniar Juliana, mengakui kendala tersebut masih terjadi dalam pelaksanaan sensus ekonomi tahun ini.
Menurut Yusniar, penolakan warga menjadi bahan evaluasi penting bagi BPS untuk memperkuat sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendataan ekonomi nasional.
“Ini menjadi refleksi bagi kami. Publisitas dan sosialisasi harus terus kami sampaikan kepada masyarakat,” kata Yusniar di Gedung Serba Guna Tigaraksa, Selasa (23/6/2026).
Yusniar menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir saat memberikan data kepada petugas sensus. Ia memastikan BPS menjaga seluruh data responden sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menurutnya, BPS hanya menggunakan data tersebut untuk kepentingan statistik, bukan untuk tujuan lain.
“Data individu dijamin rahasia sesuai undang-undang. Kami hanya menggunakannya untuk kepentingan statistik,” tegasnya.
Ia menjelaskan, BPS tidak pernah mempublikasikan data individu. BPS hanya menyajikan hasil sensus dalam bentuk data agregat seperti jumlah, rata-rata, dan indikator statistik lainnya.
Karena itu, identitas responden tidak akan muncul dalam hasil publikasi.
“Data yang kami publikasikan berupa data agregat untuk menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara umum, bukan data perorangan,” ujarnya.
Selain penolakan warga, BPS juga menghadapi tantangan lain saat petugas melakukan pendataan di kawasan elit atau permukiman tertutup. Situasi ini kerap menyulitkan petugas untuk menjangkau responden.
Yusniar meminta petugas membangun komunikasi yang baik agar kepercayaan masyarakat meningkat.
BPS juga menggandeng pemerintah daerah dan pengelola kawasan untuk mempermudah akses pendataan di lapangan.
Ia menegaskan Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat undang-undang yang sangat penting untuk memotret kondisi ekonomi nasional secara akurat.
“Pendataan ini penting untuk menghasilkan gambaran statistik kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh,” jelasnya.
Yusniar berharap masyarakat aktif mendukung pelaksanaan sensus agar data yang terkumpul akurat dan bisa menjadi dasar kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, BPS Provinsi Banten menerjunkan sekitar 9.000 petugas di seluruh Banten. Sebanyak 2.400 petugas bertugas di Kabupaten Tangerang.
Mereka akan mendatangi rumah warga secara door to door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Penulis : Saepulloh
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd