SERANG – Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah bertemu membahas koalisi pada Pilpres 2019. Namun keduanya belum memastikan terbentuknya koalisi.
Keduanya bertemu di kediaman SBY di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (24/7/2018). Dalam pernyataan bersama, SBY mengungkap tiga hal besar yang dibahas di pertemuan.
Poin pertama soal Pemilu 2019 yang damai, jujur, adil, poin kedua soal isu-isu nasional, dan yang ketiga soal koalisi. SBY mengatakan Demokrat terbuka untuk berkoalisi dengan Gerindra.
“Kami membahas secara mendalam kemungkinan koalisi Gerindra, Demokrat, dan partai partai lain,” kata SBY dilansir detik.com.
“Saya harus mengatakan jalan untuk membangun koalisi ini terbuka lebar, apalagi setelah kami berdua sepakat atas apa yang jadi persoalan bangsa, sepakat atas apa yang diharapkan rakyat hingga grassroot sebelum kami bicara koalisi,” tambahnya.
Setelah itu, Prabowo juga menyampaikan isi pertemuan. Dia menyebut tim kecil dari Demokrat dan Gerindra akan bertemu.
“Chemistry-nya bagus,” ucap Prabowo.
Dalam pertemuan itu, juga membahas soal lima isu nasional. Tak hanya isu ekonomi, SBY dan Prabowo juga berkomitmen mempertahankan ideologi negara.
“Kami membahas dengan serius perkembangan isu nasional empat tahun utamanya permasalahan yang dihadapi dan dialami rakyat Indonesia. Disoroti 5 isu nasional, akan dibahas one by one, satu demi satu,” kata SBY.
Soal isu ekonomi, SBY menyinggung soal perkembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di antaranya isu lapangan kerja, keseimbangan pembangunan manusia dengan infrastruktur, hingga kebijakan pajak. SBY mengatakan keduanya akan fokus pada kekuatan daya beli orang tidak mampu.
“Menyangkut ekonomi dan kesejahteraan rakyat adalah penghasilan dan daya beli golongan orang mampu, 40% kalangan bawah yang jumlahnya sekitar 100 juta orang itu jadi sorotan kami karena ada persoalan di situ,” terangnya.
Keduanya juga menyinggung soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi selama pemerintahan Jokowi. Mereka berharap penegakan hukum tak dijadikan alat politik.
“Kita harapkan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tidak tebang pilih, dan bebas intervensi, dan hukum tidak menjadi alat politik,” ujar SBY.
SBY juga menyinggung soal politik dan demokrasi selama 4 tahun terakhir ini. SBY menekankan pihaknya dengan Prabowo sepakat untuk menangkal hoak alias berita bohong.
“Ketiga politik dan demokrasi kita sungguh berharap implementasi konstitusi dan UU Ketatanegaraan yang benar dalam kehidupan kita, juga pentingnya check and balances antarnegara, termasuk independensi antarnegara legislatif, yudikatif, dan eksekutif, termasuk kebebabasan pers, netralitas pemilu. Kami juga mendukung penertiban hoaks,” urai SBY.
Tak hanya itu, SBY dan Prabowo juga sepakat untuk menjaga persatuan dan kerukunan di masyarakat. Mereka berkomitmen untuk menjaga kebhinekaan dan toleransi, dan menegaskan menolak Islamofobia.
“Keempat kami menyoroti pentingnya menjaga persatuan, kerukunan sosial dan sikap antiradikalisme, persatuan bagnsa penting untuk kita jamin dan jaga secara bersama. Juga kebhinnekaan dan toleransi. Kami sependapat kita tidak boleh membiarkan ekstremisme kekerasan terjadi di negara ini dengan dalih apapun, namun kami Demokrat dan Gerindra menolak islamofobia,” ucapnya.
Terakhir, SBY dan Prabowo juga sepakat untuk menjaga ideologi negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Mereka sepakat menolak berdirinya negara agama.
“Kami sepakat mempedomani dan menjalankan pancasila dan UUD 1945 jangan diragukan itu. Juga menolak dan mencegah berupaya menghadirkan paham dan ideologi lain, yang mengancam Pancasila dan UUD 1945, dan juga pikiran untuk berdirinya negara agama, karena bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi kita,” tutur SBY. (Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
