SERANG – Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter diprediksi tidak hanya berdampak pada pengendara kendaraan pribadi, tetapi juga memicu tekanan baru bagi sektor industri dan pelaku usaha di Provinsi Banten.
Pengamat Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Muljadi, menilai lonjakan harga Pertamax berpotensi menciptakan efek berantai terhadap aktivitas ekonomi. Selain menambah beban pengeluaran rumah tangga, kenaikan harga BBM juga dapat meningkatkan biaya produksi dan distribusi berbagai sektor usaha.
“Dampak paling cepat tentu dirasakan konsumen. Biaya transportasi meningkat dan masyarakat harus mengalokasikan pengeluaran lebih besar untuk bahan bakar,” ujar Muljadi kepada BantenNews.co.id, Rabu (10/6/2026).
Menurutnya, salah satu konsekuensi yang kemungkinan terjadi adalah perpindahan pengguna Pertamax ke Pertalite yang harganya masih lebih rendah. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan permintaan dan antrean di sejumlah SPBU.
Namun, Muljadi menegaskan dampak yang lebih mengkhawatirkan justru berada di sektor ekonomi riil. Kenaikan biaya transportasi dan logistik dapat mendorong kenaikan harga barang dan jasa yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat.
“Ketika biaya hidup naik, masyarakat cenderung mengurangi konsumsi. Padahal konsumsi rumah tangga merupakan salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Sebagai salah satu wilayah dengan kawasan industri terbesar di Indonesia, Banten dinilai rentan merasakan dampak kenaikan BBM nonsubsidi. Sektor manufaktur, logistik, konstruksi, hingga industri makanan dan minuman diperkirakan akan menghadapi kenaikan biaya operasional.
“Industri menggunakan BBM non-subsidi untuk distribusi dan operasional. Saat biaya energi meningkat, biaya produksi ikut naik dan biasanya akan diteruskan ke harga jual produk,” jelasnya.
Selain industri besar, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga diperkirakan menghadapi tekanan yang sama. Kenaikan ongkos transportasi dinilai dapat memangkas margin keuntungan pelaku usaha yang bergantung pada distribusi barang dan mobilitas harian.
“UMKM menjadi kelompok yang cukup rentan. Banyak usaha kecil yang masih mengandalkan kendaraan berbahan bakar minyak untuk distribusi maupun aktivitas produksi,” ujarnya.
Muljadi juga menilai anggapan bahwa kenaikan Pertamax hanya berdampak pada kelompok masyarakat mampu tidak sepenuhnya tepat. Menurutnya, dampak tidak langsung akan dirasakan seluruh lapisan masyarakat melalui kenaikan harga barang dan jasa.
“Ketika biaya industri naik, harga produk juga berpotensi naik. Pada akhirnya masyarakat luas yang akan menanggung efeknya,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah daerah tidak hanya menunggu kebijakan dari pemerintah pusat, tetapi segera menyiapkan langkah mitigasi untuk meredam dampak ekonomi yang mungkin muncul.
Beberapa langkah yang disarankan antara lain bantuan transportasi pedesaan, dukungan operasional bagi sektor pertanian, penguatan jaring pengaman sosial, hingga bantuan pendidikan bagi keluarga berpenghasilan rendah.
“Jika tidak ada intervensi, perputaran ekonomi masyarakat bisa melambat dan kelompok rentan akan menjadi pihak yang paling terdampak,” katanya.
Di sisi lain, keresahan juga mulai dirasakan masyarakat. Deden, salah seorang warga, menilai kenaikan harga BBM terjadi di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat.
“Harga kebutuhan pokok sudah naik, nilai tukar rupiah juga melemah, sekarang BBM naik lagi. Beban masyarakat jadi semakin berat,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah segera menghadirkan kebijakan yang mampu menjaga daya beli masyarakat dan menahan dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM tersebut.
Penulis: Audindra Kusuma
Editor: Usman Temposo